Untuk menghapus duplikasi pembangunan infrastruktur dan menjamin kepastian akses permodalan, Kemenkop bersama KKP menetapkan kawasan pesisir Tongke-Tongke, Sinjai, sebagai proyek percontohan nasional untuk tata kelola kampung nelayan yang dikendalikan langsung oleh ekosistem koperasi.
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengakselerasi ekosistem bisnis dan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.
Komitmen lintas kementerian ini dikukuhkan melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pengelolaan serta Operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di kawasan pesisir Tongke-Tongke, Jumat (25/9/2026).
Agenda ini dihadiri langsung oleh Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, serta deretan pejabat teras dari Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Sinjai.
Ferry menegaskan, tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus segera diintegrasikan ke dalam kawasan KNMP Tongke-Tongke. Langkah ini diambil guna memitigasi terjadinya duplikasi pembangunan infrastruktur fisik dari pemerintah.
Fasilitas yang telah berdiri tegak di kawasan kampung nelayan tersebut nantinya akan dioptimalkan secara penuh sebagai pusat kegiatan koperasi dengan penambahan berbagai fasilitas pendukung yang adaptif terhadap kebutuhan operasional masyarakat pesisir.
Ferry juga menggaransi, para nelayan di Tongke-Tongke yang tergabung dalam keanggotaan koperasi akan mendapatkan privilese kemudahan dalam mengakses pembiayaan permodalan kerja.
Melalui payung KDKMP, hasil tangkapan nelayan akan diserap langsung oleh koperasi untuk dipasarkan melalui jaringan distribusi yang lebih luas atau diolah menjadi produk turunan bernilai jual tinggi.
Optimalisasi rantai pasok ini diyakini akan mendongkrak pendapatan nelayan sekaligus mempertahankan tren positif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai yang saat ini telah menyentuh angka 11 persen, di mana sektor perikanan menjadi tulang punggung utamanya.
Keselarasan visi turut diutarakan oleh Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono. Ia memproyeksikan KNMP Tongke-Tongke kelak akan beroperasi sebagai salah satu unit usaha strategis yang dikendalikan oleh KDKMP.
Dengan penerapan sistem tata kelola manajemen berbasis korporasi yang profesional, Trenggono meyakini berbagai persoalan klasik nelayan dapat segera diurai.
Berdasarkan serap aspirasi di lapangan, salah satu kendala utama yang dikeluhkan nelayan setempat adalah keterbatasan pasokan bahan bakar.
Melalui koordinasi erat dengan ekosistem koperasi ini, pemerintah memastikan persoalan bahan bakar dan infrastruktur penunjang lainnya akan segera dientaskan melalui intervensi jangka panjang agar kawasan Tongke-Tongke benar-benar siap menjadi percontohan nasional. (Humas Kementerian Koperasi)
