Jakarta, InfoPublik – Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Agustus 2026 mencapai 129,19, meningkat 1,05 persen dibandingkan Juli 2026 yang berada pada level 127,84. Capaian tersebut menjadi level tertinggi dan menunjukkan penguatan posisi ekonomi petani seiring harga yang diterima petani tumbuh lebih tinggi dibandingkan biaya yang harus dibayarkan.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan peningkatan kesejahteraan petani merupakan bagian penting dari pembangunan pertanian nasional. Menurutnya, keberhasilan swasembada pangan tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang diterima petani sebagai pelaku utama produksi.  “Bapak Presiden Prabowo menugaskan kepada kami agar swasembada pangan segera terwujud. Namun yang lebih penting, swasembada itu harus menghadirkan kesejahteraan bagi petani. Kalau petani sejahtera, produksi akan meningkat, masyarakat juga mendapatkan pangan dengan harga yang stabil,” ujar Mentan Amran dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (22/9/2026).

Sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama pasar kerja nasional dengan menyerap sekitar 27,99 persen tenaga kerja Indonesia. Artinya, hampir tiga dari setiap sepuluh penduduk yang bekerja menggantungkan mata pencahariannya pada sektor ini. Dalam struktur tenaga kerja pertanian, petani gurem dan buruh tani merupakan kelompok terbesar dari empat kategori.

Karena itu, peningkatan kesejahteraan tidak cukup ditempuh melalui peningkatan produksi, tetapi juga perlu didukung penguatan kapasitas usaha, efisiensi biaya, akses sarana produksi dan teknologi, serta kepastian pasar dan harga.

Pemerintah terus melakukan pembenahan dari hulu hingga hilir. Pada sisi input, tata kelola pupuk bersubsidi diperbaiki melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi untuk menyederhanakan penyaluran agar pupuk lebih cepat, mudah, dan tepat sasaran.

Pemerintah juga menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sekitar 20 persen. Harga urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menekan biaya usaha tani dan memperbesar ruang keuntungan petani. “Petani harus memperoleh keuntungan yang layak. Negara harus hadir mulai dari penyediaan pupuk, air, mekanisasi, sampai memastikan hasil panennya terserap dengan harga yang baik. Kalau petani untung, pertanian akan terus tumbuh,” tegas Mentan Amran.

Dari sisi hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500 per kilogram untuk memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani, terutama saat musim panen.

Testimoni Petani

Dampak kebijakan tersebut tecermin dalam pengalaman petani di berbagai daerah. Di Merauke, Papua Selatan, petani Roby Basik-Basik mengatakan hasil usaha budidaya padi telah membantunya membangun rumah dan membiayai pendidikan anak-anaknya. “Saya rasakan lebih enak, lebih sukses. Sampai saya bisa bangun rumah itu, ini pribadi saya. Itu gara-gara saya garap tanam padi dan pertanian,” ujar Roby.

Transformasi di Merauke juga ditandai pemanfaatan teknologi seperti drone pertanian, rice transplanter, combine harvester, dan berbagai alsintan modern yang mulai dioperasikan putra-putri asli Papua. Mekanisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi tenaga kerja lokal.

Pengalaman serupa terlihat pada Brigade Pangan Masseddi di Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kelompok tani yang dipimpin Ardiansyah mendapat dukungan combine harvester, traktor roda empat, traktor roda dua, dan rotavator.

Menurut Ardiansyah, mekanisasi memungkinkan petani meningkatkan intensitas tanam. Jika sebelumnya hanya mampu menanam satu kali setahun, kini sebagian lahan dapat ditanami dua hingga tiga kali. Indeks Pertanaman (IP) yang sebelumnya sekitar 100 meningkat menjadi IP 200, bahkan mencapai IP 300 pada sejumlah hamparan. “Dulu kami hanya bisa menanam satu kali dalam setahun karena keterbatasan alat dan kondisi lahan. Sekarang, dengan bantuan combine harvester, traktor, rotavator, serta dukungan pemerintah lainnya, kami bisa menanam dua sampai tiga kali. Produksi meningkat, biaya lebih efisien, dan tentu pendapatan petani juga ikut bertambah,” ujar Ardiansyah.

Pengalaman di Merauke dan Bone menunjukkan bahwa peningkatan produksi perlu berjalan beriringan dengan efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan. Dukungan pupuk, mekanisasi, irigasi dan pompanisasi, serta kepastian harga hasil panen diarahkan untuk memastikan manfaat pertumbuhan pertanian semakin dirasakan petani.

Alhasil, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus menjaga agar peningkatan produksi nasional berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. “Kalau petani sejahtera, produksi akan meningkat, masyarakat juga mendapatkan pangan dengan harga yang stabil,” tegasnya.