Jakarta, InfoPublik – Erupsi Anak Krakatau dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia kembali menunjukkan bahwa bencana tidak berhenti pada persoalan keselamatan dan lingkungan. Ketika bandara, jalur logistik, jaringan energi, telekomunikasi, hingga aktivitas pekerja terganggu, dampaknya dapat menjalar menjadi persoalan ekonomi.
Kadin Indonesia Institute menilai kondisi tersebut menjadi momentum untuk menempatkan ketahanan bencana sebagai bagian dari daya saing ekonomi Indonesia.
Director of Insight Kadin Indonesia Institute Fakhrul Fulvian mengatakan dunia usaha perlu melihat ketahanan bencana bukan hanya dari kemampuan merespons ketika bencana terjadi, tetapi juga dari kemampuan menjaga kegiatan ekonomi tetap berjalan dan mempercepat pemulihan.
“Disaster resilience is now an economic competitiveness issue. Bagi dunia usaha, pertanyaannya bukan hanya seberapa cepat bencana dapat ditangani, tetapi seberapa cepat pekerja dapat kembali bekerja, barang kembali bergerak, dan kegiatan usaha tetap berjalan ketika sebagian jaringan ekonomi terganggu,” ujar Fakhrul, dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).
Rangkaian erupsi Anak Krakatau dalam beberapa hari terakhir, misalnya, berdampak terhadap aktivitas penerbangan dengan hampir 3.000 penerbangan mengalami pembatalan atau penundaan dan sekitar 341.000 penumpang terdampak. Sejumlah bandara telah kembali beroperasi, meski aktivitas vulkanik masih dipantau.
Pada saat bersamaan, karhutla masih menjadi salah satu jenis bencana yang terjadi di sejumlah daerah. Periode Agustus–September juga diperkirakan menjadi salah satu periode dengan risiko kebakaran tinggi. Menurut Fakhrul, dua kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana gangguan yang bermula di satu wilayah dapat dengan cepat memengaruhi jaringan ekonomi yang lebih luas.
Fakhrul mengatakan Indonesia memiliki pengalaman dan kapasitas penanganan bencana yang terus berkembang. Tantangan berikutnya adalah memastikan kapasitas tersebut terhubung dengan mekanisme menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi. Salah satu pendekatan yang ditawarkan Kadin Indonesia Institute adalah penyusunan National Business Continuity Framework, yang menghubungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola infrastruktur, dan dunia usaha.
Kerangka tersebut dapat digunakan untuk memetakan simpul ekonomi kritis (critical economic nodes), mulai dari bandara, pelabuhan, kawasan industri, jaringan listrik, telekomunikasi, pusat data hingga jalur logistik. Selain pemetaan, setiap simpul perlu memiliki skenario operasi alternatif apabila terjadi gangguan. Dengan demikian, respons tidak baru dirancang ketika bencana sudah menghambat aktivitas ekonomi.
“Kita perlu bergerak dari sekadar disaster response menuju economic continuity. Setelah sebuah bandara ditutup, misalnya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana penumpang dan kargo dialihkan. Kalau jalur logistik terganggu, kita harus sudah mengetahui alternative route dan kapasitas yang tersedia,” kata Fakhrul.
Menurut dia, konsep kesinambungan ekonomi juga membutuhkan keterlibatan aktif dunia usaha. Koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU) dalam penanganan karhutla dapat menjadi salah satu contoh yang dikembangkan menjadi protokol kesiapsiagaan sektor swasta untuk berbagai risiko bencana.
Kadin Indonesia Institute juga mendorong agar belanja mitigasi tidak semata-mata dipandang sebagai pengeluaran ketika bencana terjadi. Kapasitas yang dibangun sebelum bencana justru dapat menjadi penyangga ekonomi ketika terjadi gangguan.
Sistem peringatan dini, pemantauan vulkanologi dan cuaca, peralatan pemadam, water bombing, jalur evakuasi, kapasitas layanan kesehatan, komunikasi darurat, hingga infrastruktur alternatif memiliki nilai ekonomi karena dapat mengurangi potensi kerugian dan mempercepat pemulihan.
“Kita sangat pandai menghitung cost of capacity, tetapi kita juga harus semakin pandai menghitung cost of disruption. Kapasitas yang terlihat menganggur pada hari normal dapat berubah menjadi economic buffer yang sangat berharga ketika terjadi bencana,” ujar Fakhrul.
Karena itu, ia menilai perencanaan anggaran mitigasi perlu semakin berbasis risiko dan bersifat multiyears, bukan reaktif mengikuti kejadian bencana. Daerah dan sektor yang memiliki konsentrasi aktivitas ekonomi tinggi sekaligus tingkat paparan bencana besar, menurutnya, membutuhkan kapasitas kesiapsiagaan minimum yang tetap dipelihara meski tidak sedang menghadapi bencana.
Ketahanan juga perlu menjadi bagian dari keputusan investasi dan operasional dunia usaha. Menurut Fakhrul, strategi yang terlalu berorientasi pada efisiensi, seperti persediaan yang sangat tipis, ketergantungan pada satu pemasok, atau penggunaan satu jalur transportasi, dapat meningkatkan kerentanan ketika terjadi gangguan.
Karena itu, pendekatan just-in-time perlu dilengkapi prinsip just-in-case melalui persediaan penyangga, pemasok alternatif, jalur logistik alternatif, cadangan listrik, dan business continuity plan.
“Kita tidak perlu memilih antara efficiency dan resilience. Indonesia membutuhkan keduanya. Infrastruktur harus efisien pada hari normal, tetapi sistem ekonomi juga harus mempunyai buffer yang cukup untuk tetap bekerja pada hari ketika keadaan tidak normal,” tuturnya.
Bagi investor, ketahanan terhadap gangguan juga semakin menjadi bagian dari pertimbangan daya saing suatu negara. Selain biaya tenaga kerja, pajak, dan kualitas infrastruktur, investor membutuhkan kepastian bahwa listrik tersedia, rantai pasok dapat dipulihkan, pekerja terlindungi, dan kegiatan usaha dapat kembali berjalan setelah terjadi guncangan. “Resilience itself is becoming part of competitiveness,” ujar Fakhrul.
Kadin Indonesia Institute menilai momentum erupsi Anak Krakatau dan karhutla dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam menyusun National Business Continuity Framework.
Kerangka tersebut antara lain mencakup pemetaan infrastruktur kritis, kapasitas alternatif, protokol respons, kebutuhan pendanaan, serta target waktu pemulihan aktivitas ekonomi.
“Tujuan akhirnya sederhana. Kita tidak mungkin menghilangkan seluruh bencana, tetapi kita dapat mengurangi seberapa besar sebuah bencana menghentikan perekonomian. Itulah nilai ekonomi dari resilience,” pungkas Fakhrul.
1_thumb.jpeg)
