Jakarta, InfoPublik – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp30 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2027. Dari pagu indikatif sebesar Rp270,20 triliun, BGN menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 2027 berdasarkan pagu anggaran sebesar Rp240,20 triliun.

Anggaran tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9/2026), dalam agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) BGN Tahun 2027.

Sudaryono menjelaskan, penyusunan anggaran BGN dilakukan melalui dua tahap penetapan, yakni Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran.  “Pagu Indikatif berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif sebesar Rp270,20 triliun, sedangkan Pagu Anggaran berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran sebesar Rp240,20 triliun. Angka Rp240,20 triliun inilah yang menjadi dasar Rencana Kerja dan Anggaran yang kami sampaikan pada hari ini,” ujar Sudaryono pada Kamis (3/9/2026).

Dari total Rp240,20 triliun tersebut, sebesar Rp232,88 triliun atau 96,95 persen dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional. Sementara itu, Rp7,33 triliun atau 3,05 persen dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen.

Khusus untuk MBG, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp232,50 triliun atau 99,84 persen dari Program Pemenuhan Gizi Nasional.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Target 72,46 Juta Penerima Manfaat

Dengan anggaran tersebut, pihak BGN menargetkan Program MBG pada 2027 menjangkau 72.464.886 penerima manfaat.

Jumlah tersebut terdiri atas 60.599.777 peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan serta 11.865.109 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Target penerima manfaat tersebut lebih tinggi dibandingkan basis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2027 yang menetapkan sasaran sebesar 64,94 juta orang.

Besarnya cakupan sasaran tersebut membuat BGN tidak hanya mengalokasikan anggaran untuk penyediaan makanan. Sistem pendukung program juga menjadi bagian dari perencanaan anggaran 2027. “Di dalamnya juga terdapat dukungan terhadap sistem informasi, promosi dan edukasi, kerja sama dan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pemantauan dan pengawasan, serta penguatan tata kelola,” kata Sudaryono.

Menurut pimpinan BGN, pendekatan tersebut diperlukan agar Program Pemenuhan Gizi Nasional tidak hanya berorientasi pada jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga ditopang sistem yang menjamin kualitas, pengawasan, dan keberlanjutan program.

Efisiensi anggaran sekitar Rp30 triliun dari pagu indikatif menjadi pagu anggaran tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya BGN mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.

Dengan pagu Rp240,20 triliun, BGN berupaya memastikan keberlanjutan MBG pada 2027 sekaligus memperkuat sistem informasi, edukasi, kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pemantauan, pengawasan, dan tata kelola.

Langkah tersebut diharapkan membuat Program MBG semakin efektif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.