Jakarta, InfoPublik - Ketidakpastian global yang masih tinggi saat ini membuat para pemangku kepentingan semakin bersinergi untuk menjaga perekonomian nasional, terutama nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Jika stabilitas rupiah dapat dijaga, maka akan berdampak positif terhadap industri keuangan dan sektor rill yang pada akhirnya menjaga momen pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis DPMKP Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Aslan Lubis, mengatakan tahun ini bukanlah tahun yang mudah buat industri jasa keuangan. Pasalnya, tantangan yang ada tidaklah ringan, baik yang berasal dari tingginya ketidakpastian di pasar global maupun juga situasi domestik.

Di global ketidakpastian geopolitik akibat perang Iran-Amerika Serita yang masih berlanjut hingga saat ini. Kemudian banyak negara yang semakin proteksionis mengutamakan negaranya sendiri, yang dimulai oleh Amerika Serikat.

“Semua faktor ketidakpastian itu kemudian mengganggu rantai pasok global, khususnya energi, yang sama-sama kita ketahui juga kita sekarang sudah menjadi net importir, khususnya di minyak," kata Aslan dalam diskusi Forekbank Financial Outlook 2026 di Jakarta, hari ini, Kamis (29/7/2026).

Aslan berpandangan, dengan tantangan yang sedemikian besar, tentu saja tidak mudah buat kita dan tidak ada satu lembaga pun yang bisa mengklaim dirinya bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi. Oleh karena, sinergi antara para pemangku kepentingan mutlak diperlukan.

Bank Indonesia, misalanya, sudah menaikkan suku bunga acuannya hingga 125 basis poin sejak Mei 2026. Pemerintah, lewat Kementerian Keuangan, juga telah melakukan efisiensi anggaran, terututama untuk program Makan Bergizi Gratis, di tahun depan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas rupiah dan kekuatan fiskal.

“Kita patut berbangga bahwa stabilitas sektor keuangan, saya kira teman-teman semua melihat, itu terjaga dengan sangat baik sampai saat ini,” tambah Aslan.

Sementara itu, Telisa Falianty, ekonom UI, mengatakan, penguatan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah meningkatnya tekanan dinamika geopolitik global dan ketidakpastian pasar keuangan. Harmonisasi antara Kementerian Keuangan (Lapangan Banteng) dan Bank Indonesia (Kebon Sirih) harus berjalan secara seimbang tanpa ada dominasi salah satu pihak, sebab jika ada dominasi salah satu sektor maka berisiko memicu ketidakstabilan pada perekonomian nasional.

"Antara Lapangan Banteng dan Kebon Sirih harus harmonis antara moneter dengan fiskalnya. Jangan sampai fiskal terlalu dominan dibandingkan moneter atau sebaliknya. Jika fiskal terlalu dominan, itu akan memberikan potensi krisis dan mengurangi prudentiality," ujarnya.

Di sisi lain, menurut Telisa, pergerakan kebijakan fiskal juga menghadapi tantangan transmisi ke daerah. Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk pengalihan ke program prioritas nasional dinilai memerlukan koordinasi dan sinkronisasi yang mulus (smooth) antara pemerintah pusat dan daerah.

“ Ya agar pelayanan publik dasar tidak terganggu,” kata Telisa.

Dari sisi transmisi ke sektor riil, meskipun pertumbuhan kredit secara makro menunjukkan pemulihan, penyalurannya dinilai masih terkonsentrasi pada sektor korporasi besar—seperti industri sawit, nikel, CPO, dan kredit investasi proyek—sementara pertumbuhan kredit UMKM dan kredit modal kerja masih belum signifikan. Kondisi ini sejalan dengan penurunan daya beli masyarakat kelas menengah yang tercermin dari pergeseran perilaku keuangan.

“Mulai dari fenomena maraknya penarikan tabungan (makan tabungan) hingga penggunaan fasilitas pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (makan pinjaman) atau manja,” tegas Telisa.

Piter Abdullah, Ekonom Senior Prasasti Center for Policy Studies, menekankan pentingnya langkah mitigasi risiko (hedging) bagi korporasi dan lembaga keuangan di tengah volatilitas nilai tukar yang dipicu oleh eskalasi geopolitik global. Ketidakpastian pasar global telah berdampak pada kenaikan credit default swap (CDS) domestik serta tekanan terhadap mata uang rupiah.

"Upaya mitigasi dari perkembangan dan pelemahan nilai tukar rupiah itu adalah hedging. Ini adalah upaya korporasi dan lembaga keuangan untuk melindungi nilai aset dan investasinya dari risiko pelemahan nilai tukar," jelas Piter.

Piter melanjutkan, sistem keuangan dan perbankan domestik saat ini telah menyediakan berbagai instrumen lindung nilai yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha. Antara lain Forex Forward, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), FX Swap, FX Option, Cross Currency Swap, hingga Interest Rate Swap.

“Sinergi yang solid antara kebijakan fiskal yang adaptif, kebijakan moneter yang kredibel dan independen, serta pengawasan sektor keuangan yang kuat diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional agar tetap prudent, resilient, dan teruji,” ujar Piter.
Dari sisi pelaku perbankan, di Tengah ketidakpastian ini, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menajamkan fokus strategi pembiayaan dengan menyeimbangkan ekspansi bisnis, efisiensi operasional, serta manajemen risiko terukur. Langkah ini diambil untuk memastikan pertumbuhan perseroan tidak hanya efektif secara kuantitatif, tetapi juga menjaga kualitas pembiayaan, likuiditas yang sehat, serta memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional.

"Transformasi pembiayaan syariah perlu diarahkan dari sekadar mengejar ekspansi untuk menumbuhkan pertumbuhan yang lebih efektif, tetapi juga harus berkualitas, profitable, dan memberikan dampak yang nyata terhadap perekonomian. Kami menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, kualitas pembiayaan, likuiditas, inklusi keuangan, dan juga agenda pembangunan nasional," ujar Bob Tyasika Ananta, Wakil Direktur Utama BSI, dalam pemaparannya.

Bob melanjutkan, di tengah ketidakpastian global dan domestik, BSI melihat peluang pertumbuhan tetap terbuka lebar, khususnya melalui kredit atau pembiayaan investasi, sektor produktif yang tangguh (resilient), serta program-program prioritas pemerintah. Sektor perumahan menjadi salah satu contoh penguatan rantai pasok.

“Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, BSI menyasar aspek demand untuk kepemilikan rumah oleh masyarakat, sekaligus memperkuat sisi supply dengan mendanai toko bangunan hingga agen properti, meski portofolio perseroan didominasi oleh segmen demand, “ tandas Bob.

Selain sektor perumahan, BSI juga mengambil peran aktif dalam mendukung operasional Program MBG. BSI menyiapkan dukungan pembiayaan Surat Perintah Kerja (SPG) sebesar Rp444 miliar yang dialokasikan ke 296 Dapur MBG di berbagai wilayah Indonesia.