Kedaulatan Digital Bukan Berarti Indonesia Menutup Diri

Jakarta, InfoPublik - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa selain mendorong transformasi ekonomi, penting bagi Indonesia membangun kedaulatan digital sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi di tengah perkembangan teknologi global.

“Kedaulatan digital tidak berarti Indonesia menutup diri dari perkembangan teknologi, investasi, kolaborasi global. Kedaulatan berarti Indonesia memiliki kapasitas untuk menentukan arah pengembangannya sendiri,” kata Misbakhun saat menghadiri OJK Digital Financial Innovation Day (Digination) 2026 di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Menurutnya, teknologi kini tidak lagi semata-mata menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi telah berkembang menjadi faktor strategis yang berkaitan dengan geopolitik, keamanan, hingga pertahanan suatu negara.

Misbakhun mencontohkan meningkatnya pembatasan akses terhadap mikroprosesor yang digunakan dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI), termasuk pembatasan terhadap bahan baku dan material yang dibutuhkan industri semikonduktor. Perkembangan tersebut, menurut dia, menunjukkan bahwa penguasaan teknologi memiliki dimensi strategis yang tidak dapat diabaikan dalam menjaga kedaulatan negara.

Karena itu, Indonesia dinilai perlu membangun kapasitas teknologi nasional dengan mengoptimalkan kekayaan sumber daya mineral sekaligus memperkuat ekosistem inovasi dan industri digital di dalam negeri.

Namun, Misbakhun menegaskan bahwa membangun kedaulatan digital bukan berarti Indonesia harus menutup diri dari dunia luar. Sebaliknya, kedaulatan digital diperlukan agar Indonesia memiliki posisi yang lebih kuat dalam menjalin kerja sama, menarik investasi, serta mengembangkan teknologi bersama mitra global.

Ia menilai Indonesia tetap perlu terbuka terhadap perkembangan teknologi dan kolaborasi internasional. Hanya saja, keterbukaan tersebut harus disertai kemampuan nasional untuk menentukan kepentingan dan arah pengembangan teknologi sesuai kebutuhan Indonesia.

Kedaulatan Digital Harus Sejalan dengan Kedaulatan Data

Misbakhun juga menekankan bahwa kedaulatan digital tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan data. Pengelolaan dan pemanfaatan data harus ditempatkan sebagai bagian dari kepentingan nasional dalam membangun ekosistem digital.

Menurutnya, penguatan ekosistem digital Indonesia setidaknya harus ditopang tiga prinsip utama, yakni berdaulat, inklusif, dan adil.

Prinsip inklusivitas, kata dia, berarti perkembangan dan inovasi digital harus mampu membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat. Digitalisasi tidak boleh hanya memberikan manfaat kepada kelompok atau pelaku usaha tertentu, tetapi juga harus memperluas akses bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Salah satu sektor yang dinilai penting adalah pembiayaan. Digitalisasi di sektor tersebut diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, mulai dari pelaku usaha ultra mikro, mikro, hingga kelompok usaha menengah.

“Bagaimana digitalisasi di sektor pembiayaan itu membuat semua orang bisa mendapatkan akses tentang pembiayaan mulai dari ultra mikro, mikro sampai yang kelas menengah bisa mendapatkan akses itu,” ujarnya.

Selain akses pembiayaan, pemerataan manfaat digitalisasi juga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Misbakhun menilai penyediaan listrik dan perluasan coverage jaringan digital di berbagai wilayah menjadi bagian penting untuk memastikan transformasi digital tidak menciptakan kesenjangan baru.

Dengan demikian, lanjut Misbakhun, kedaulatan digital yang dibangun Indonesia bukanlah upaya untuk mengisolasi diri dari perkembangan teknologi global. Kedaulatan justru menjadi landasan agar Indonesia dapat tetap terbuka terhadap investasi, inovasi, dan kolaborasi internasional, namun tetap memiliki kemampuan dan kapasitas nasional untuk menentukan arah perkembangan teknologi sesuai kepentingan bangsa.