Menkeu Purbaya: RAPBN 2027 Perkuat Pertumbuhan dan Kesejahteraan

Jakarta, InfoPublik — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan dan kesinambungan fiskal.

Komitmen tersebut tercermin dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan kebutuhan pembangunan nasional.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan hal tersebut dalam penyampaian Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

“Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih atas pandangan dan masukan seluruh fraksi di DPR RI agar APBN tahun 2027 kredibel, sehat, dan berkelanjutan,” ujar Menkeu Purbaya.

Menurut Menkeu, APBN tidak semata-mata merupakan dokumen keuangan negara, melainkan instrumen perjuangan untuk memastikan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, setiap rupiah APBN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian cita-cita pembangunan nasional.

“APBN adalah alat perjuangan untuk memastikan negara hadir, melindungi rakyat, dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, setiap rupiah APBN harus memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan mendukung tercapainya cita-cita pembangunan nasional,” kata Menkeu Purbaya.

Menkeu menegaskan keberpihakan terhadap masyarakat harus berjalan seiring dengan disiplin dan keberlanjutan fiskal. RAPBN 2027 dirancang untuk mencapai keseimbangan tersebut melalui kebijakan fiskal yang mampu memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi, sekaligus mempertahankan kredibilitas APBN.

“RAPBN tahun 2027 kita rancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat dengan tetap menjaga kesehatan APBN,” tegas Menkeu Purbaya.

Pemerintah memandang APBN memiliki peran strategis, terutama di tengah ketidakpastian dan risiko global yang masih tinggi. Dalam kondisi tersebut, APBN menjalankan fungsi sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat, sekaligus menjadi instrumen counter cyclical untuk mendorong perekonomian domestik dan mendukung agenda prioritas pembangunan.

Selain itu, APBN diarahkan menjadi katalis pembangunan yang memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan arah tersebut, RAPBN 2027 akan difokuskan untuk mendukung delapan klaster program kerja prioritas nasional dan satu program pendukung (enabler) yang mencakup 60 program kerja.

Dalam RAPBN 2027, belanja negara dirancang sebesar Rp4.097,2 triliun, sedangkan pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426,0 triliun. Untuk menjaga kesinambungan fiskal sekaligus memberikan ruang bagi percepatan pertumbuhan ekonomi, defisit RAPBN 2027 diusulkan sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Belanja Negara Semakin Selektif dan Berdampak

Pemerintah mengapresiasi pandangan fraksi-fraksi DPR RI agar belanja negara diarahkan semakin selektif pada program yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial terbesar bagi masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Prioritas tersebut antara lain diwujudkan melalui percepatan peningkatan kualitas pendidikan dengan pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan sekolah terintegrasi, serta percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah. Peningkatan kualitas pembelajaran juga didukung melalui program Makan Bergizi Gratis.

Di sektor kesehatan, pemerintah akan memperluas pemerataan akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal dan daerah dengan keterbatasan layanan dasar. Transformasi sistem kesehatan, optimalisasi layanan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional, perluasan cakupan pemeriksaan kesehatan, serta revitalisasi rumah sakit menjadi bagian dari agenda tersebut.

Pemerintah juga akan memperkuat perlindungan sosial untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar, menjaga daya beli, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan.

Di sisi pembangunan fisik, percepatan infrastruktur diarahkan pada penguatan konektivitas, ketahanan pangan dan energi, fasilitas pendukung hilirisasi, serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan. Pemerintah juga akan melakukan penataan kembali infrastruktur di wilayah terdampak bencana.

Penyediaan rumah murah, renovasi rumah dengan sanitasi yang baik, serta penataan permukiman dan lingkungan juga menjadi bagian dari upaya mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Negara

Pemerintah juga akan terus mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas belanja dan kemandirian fiskal. Penguatan kapasitas fiskal daerah dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah sekaligus mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.

Dari sisi pendapatan, pemerintah akan meningkatkan penerimaan negara secara bertahap dan berkelanjutan untuk menciptakan ruang fiskal yang memadai bagi pembangunan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola sumber daya manusia, integrasi data, intensifikasi dan ekstensifikasi untuk memperluas basis perpajakan, serta peningkatan kepatuhan dan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pemerintah juga akan melakukan diversifikasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), antara lain melalui optimalisasi sumber daya alam, pemanfaatan aset negara, dan peningkatan layanan kementerian/lembaga.

“Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan pendapatan negara secara bertahap dan berkelanjutan untuk menyediakan ruang fiskal serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif,” jelas Menkeu Purbaya.

Di tengah dinamika dan ketidakpastian global, pemerintah menilai fundamental perekonomian Indonesia tetap kuat dan stabil. Berbagai risiko, seperti perkembangan geopolitik, fluktuasi harga energi dan komoditas, fragmentasi perdagangan global, serta arah kebijakan moneter dan perdagangan negara-negara maju, tetap menjadi perhatian pemerintah.

Pemerintah mencatat perekonomian Indonesia pada 2026 tumbuh 5,29 persen, dengan pertumbuhan semester I mencapai 5,45 persen. Pertumbuhan tersebut antara lain didorong oleh investasi yang tumbuh 6,87 persen. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen, sementara konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didukung oleh penguatan sektor perdagangan, konstruksi, serta informasi dan komunikasi.

Pemerintah selanjutnya akan mendorong transformasi menuju struktur ekonomi yang lebih produktif, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing. Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen.

“Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 sebesar 6 persen sangat penting untuk memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menkeu.

Untuk menjaga stabilitas harga, inflasi 2027 diproyeksikan berada pada kisaran 2,5 persen. Pengendalian inflasi akan diperkuat melalui peningkatan produksi pangan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi komoditas pangan.

Sementara itu, nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada level Rp17.500 per dolar AS dan rata-rata yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen. Proyeksi tersebut didukung sinergi kebijakan pemerintah untuk memperkokoh stabilitas makroekonomi, menjaga arus modal, meningkatkan investasi dan kinerja ekspor, serta mengelola pembiayaan secara prudent.

“Berbagai strategi dan kebijakan fiskal dalam mencapai sasaran pembangunan tersebut menegaskan arah kebijakan RAPBN tahun 2027 yang konsisten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi serta kesejahteraan yang lebih cepat dan merata,” pungkas Menkeu.

Pemerintah menyambut baik dukungan DPR RI untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya. Pemerintah juga menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan dan masukan fraksi-fraksi DPR RI sebagai bagian penting dalam menjaga agar APBN 2027 tetap kredibel, sehat, berkelanjutan, sekaligus mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan tantangan perekonomian nasional.