Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Wamenkeu Suahasil Nazara, dan Wamenkeu Juda Agung menghadiri Rapat Paripurna DPR RI yang beragendakan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2027, di Ruang Rapat DPR RI Jakarta, Selasa (18/8/2026). (Dok. Kemenkeu)
Jakarta, InfoPublik - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, dan Wamenkeu Juda Agung menghadiri Rapat Paripurna DPR RI yang beragendakan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027, di Ruang Rapat DPR RI Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, delapan fraksi di DPR RI menyampaikan pandangannya diwakili oleh juru bicara masing-masing. Delapan fraksi DPR RI menyepakati RUU APBN 2027 untuk dibahas ke tingkat selanjutnya.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemerintah telah menyampaikan Keterangan Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu, dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib yang menyebutkan bahwa Fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam Rapat Paripurna DPR atas RUU tentang APBN sebagaimana dimaksud pada ayat 1,” ungkap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin jalannya rapat paripurna.
Dalam rapat paripurna tersebut, delapan Fraksi menyampaikan pemandangan umumnya atas RUU APBN 2027. Pandangan umum setiap fraksi disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi yaitu Budi Sulistyono (F-PDI Perjuangan), Nurul Arifin (F-Golkar), Kamrussamad (F-Gerindra), Charles Meikyansah (F-NasDem), Kaisar Abu Hanifah (F-PKB), Ecky Awal Mucharam (F-PKS), Farah Puteri Nahlia (F-PAN), dan Dina Lorenza Audria (F-Demokrat).
Selanjutnya, berdasarkan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi DPR pada tanggal 29 Juni 2026, tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas RUU APBN TA 2027 beserta Nota Keuangannya akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026.
POSTUR RAPBN 2027
- Pendapatan negara: Rp3.426 triliun
- Belanja negara: Rp4.097 triliun
- Defisit: Rp671,2 triliun atau 2,40% PDB
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO RAPBN 2027
- Pertumbuhan ekonomi: 6%
- Inflasi: 2,5%
- Suku bunga SBN 10 tahun: 6,9%
- Nilai tukar: Rp 17.500/US$
- Harga minyak mentah Indonesia (ICP): US$ 75/barel
- Lifting minyak mentah (RBPH): 610
- Lifting gas bumi (RBSMPH): 954
SASARAN PEMBANGUNAN 2027
- Kemiskinan turun ke 6-6,5%
- Pengangguran terbuka: 4,30-4,87%
- Rasio Gini: 0,362-0,367
- Indeks modal manusia: 0,575
- Indeks kesejahteraan petani: 0,8038
- Proporsi penciptaan lapangan kerja formal 40,81%
