Jakarta, InfoPublik – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan II 2026 dinilai menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Namun, di balik capaian tersebut, muncul tantangan baru, yakni tingginya ketergantungan terhadap belanja pemerintah sebagai motor utama pertumbuhan, sementara sektor swasta belum sepenuhnya pulih.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai kualitas pertumbuhan ekonomi perlu menjadi perhatian karena peran dunia usaha, khususnya sektor manufaktur dan pertambangan, masih relatif lemah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen (yoy) pada triwulan II 2026, menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi dan berkontribusi besar dalam menjaga laju ekonomi tetap berada di atas lima persen. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi oleh government-driven growth. Belanja pemerintah berhasil menjaga momentum ekonomi, tetapi sektor swasta belum sepenuhnya kembali menjadi motor pertumbuhan. Dalam jangka pendek pemerintah memang dapat menjadi penyangga ekonomi, tetapi dalam jangka panjang pemerintah tidak mungkin menjadi satu-satunya penggerak ekonomi nasional," ujar Fakhrul di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, keberhasilan pemerintah menjaga momentum ekonomi patut diapresiasi. Namun, belanja negara seharusnya menjadi jembatan untuk mempercepat pemulihan aktivitas dunia usaha, bukan menggantikan peran sektor swasta sebagai penggerak utama pertumbuhan.
Fakhrul menilai lemahnya peran sektor swasta tercermin dari kinerja industri pengolahan yang masih tertahan. Sebagai penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dengan kontribusi sekitar 18,5 persen, sektor manufaktur hanya tumbuh 0,88 persen secara kuartalan dan 4,52 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut masih berada di bawah sejumlah sektor jasa yang mengalami akselerasi lebih tinggi, sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi dinilai belum optimal.
Ia mengatakan kondisi tersebut sejalan dengan indikator Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia yang dalam beberapa bulan terakhir berada pada fase kontraksi. "Data PDB hari ini mengonfirmasi sinyal yang sudah lebih dulu diberikan oleh PMI. Dunia usaha manufaktur masih menghadapi tekanan permintaan dan ketidakpastian sehingga ekspansi sektor industri belum mampu kembali menjadi penggerak utama ekonomi," katanya.
Penguatan Sektor Manufaktur
Menurut Fakhrul, penguatan sektor manufaktur menjadi penting karena sektor ini memiliki dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja, investasi, serta peningkatan nilai tambah industri nasional.
Selain manufaktur, sektor pertambangan juga menjadi perhatian. Data BPS menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian masih mengalami kontraksi sebesar 1,64 persen (yoy) pada triwulan II 2026, meski harga sejumlah komoditas global masih berada pada level yang relatif tinggi.
Fakhrul menilai kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tantangan utama bukan lagi harga komoditas, melainkan hambatan produksi dan kepastian regulasi. "Ketika harga komoditas sedang baik tetapi produksi justru belum mampu tumbuh, berarti terdapat hambatan struktural yang harus segera diselesaikan. Salah satu yang paling sering disampaikan pelaku usaha adalah pentingnya kepastian RKAB dan kepastian regulasi agar investasi maupun produksi dapat berjalan lebih optimal," ujarnya.
Ia mengingatkan momentum tingginya harga komoditas tidak akan berlangsung selamanya. Karena itu, Indonesia perlu memanfaatkan kondisi tersebut dengan meningkatkan produksi, investasi, dan ekspor melalui kebijakan yang memberikan kepastian kepada pelaku usaha.
Fakhrul menilai fokus kebijakan ekonomi pada Semester II 2026 perlu diarahkan untuk memperbaiki iklim investasi, khususnya di sektor manufaktur dan pertambangan, agar sektor swasta kembali menjadi sumber pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, ruang fiskal pemerintah memiliki keterbatasan sehingga keberlanjutan pertumbuhan tidak dapat terus mengandalkan belanja negara. "Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Ruang fiskal memiliki batas, sementara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat dibangun apabila sektor swasta kembali melakukan ekspansi, menciptakan investasi baru, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kapasitas produksi," katanya.
Ia menambahkan, manufaktur perlu kembali menjadi motor industrialisasi nasional, sementara sektor pertambangan membutuhkan kepastian regulasi agar mampu memanfaatkan tingginya harga komoditas dunia.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada belanja pemerintah, tetapi juga didukung oleh investasi dan ekspansi dunia usaha sehingga menghasilkan pertumbuhan yang lebih kuat, berkualitas, dan berkelanjutan.
