Jakarta, InfoPublik – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen, dibandingkan September 2025 yang sebesar 8,25 persen. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 430 ribu orang, dari 23,36 juta orang pada September 2025 menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI, Moh Edy Mahmud, mengatakan penurunan tersebut menunjukkan perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat yang tecermin dari menurunnya proporsi maupun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. "Peningkatan kesejahteraan masyarakat tercermin dari menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 8,07 persen pada Maret 2026 atau turun dibandingkan September 2025 yang sebesar 8,25 persen," ujar Edy dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
BPS juga mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar Rp669.235 per kapita per bulan, meningkat 4,33 persen dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Menurut Edy, angka tersebut perlu dipahami dalam konteks rumah tangga karena pengeluaran masyarakat umumnya dilakukan secara bersama untuk memenuhi kebutuhan seperti tempat tinggal, listrik, hingga konsumsi pangan.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,62 anggota rumah tangga. Dengan demikian, garis kemiskinan rumah tangga secara nasional pada Maret 2026 mencapai Rp3.091.866 per rumah tangga per bulan. Besaran tersebut berbeda di setiap provinsi, bergantung pada tingkat harga, pola konsumsi, dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin di masing-masing daerah.
Dari sisi wilayah, tingkat kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. BPS mencatat tingkat kemiskinan di perdesaan sebesar 10,67 persen, sedangkan di perkotaan mencapai 6,34 persen. Meski demikian, kedua wilayah sama-sama mengalami penurunan tingkat kemiskinan dibandingkan September 2025.
BPS juga mencatat adanya perbedaan kondisi kedalaman dan keparahan kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan di wilayah perkotaan, yang menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan distribusi pengeluaran antarpenduduk miskin semakin merata. Sebaliknya, kedua indeks tersebut meningkat di wilayah perdesaan, mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin masih meningkat.
Secara spasial, penurunan tingkat kemiskinan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Penurunan terdalam tercatat di Pulau Jawa, yakni sebesar 0,21 poin persentase. Namun demikian, Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbesar, yaitu 12,02 juta orang atau 52,42 persen dari total penduduk miskin nasional.
Sementara itu, Pulau Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit, yakni sekitar 870 ribu orang atau 3,79 persen dari total penduduk miskin Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan masih memerlukan pendekatan yang berbeda di setiap wilayah, menyesuaikan karakteristik ekonomi, tingkat harga, serta kondisi sosial masyarakat setempat.
2_thumb.jpeg)
_thumb.jpg)
