Kupang, InfoPublik – Pemerintah terus memperkuat langkah pemulihan bagi masyarakat yang terdampak tumpahan minyak Montara di Laut Timor melalui sinergi berbagai instrumen pembiayaan dan kebijakan.

Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan peran Special Mission Vehicle (SMV) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan agar pemulihan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pemulihan lingkungan dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (6/8/2026), untuk bertemu langsung dengan nelayan dan petani rumput laut yang selama bertahun-tahun terdampak tumpahan minyak Montara.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berangkat dari kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

Kasus Montara bermula dari ledakan fasilitas pengeboran minyak milik PTTEP Australasia di Laut Timor pada 21 Agustus 2009 yang mengakibatkan tumpahan minyak dalam skala besar. Dampak pencemaran meluas hingga wilayah perairan NTT dan menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat pesisir.

Selama kurang lebih 16 tahun, nelayan dan petani rumput laut terus menanti penyelesaian yang memberikan kepastian dan rasa keadilan, meskipun proses hukum terkait perkara tersebut telah menghasilkan putusan yang memenangkan para korban.

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan perhatian terhadap penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat, tetapi juga menyiapkan langkah nyata untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui optimalisasi berbagai instrumen yang dimiliki negara.

Dalam rangka itu, Menkeu menginstruksikan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai salah satu Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan untuk menyiapkan skema pembiayaan yang dapat memperkuat kapasitas usaha nelayan dan petani rumput laut di wilayah terdampak. Dukungan pembiayaan tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat kembali mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat ketahanan ekonomi kawasan pesisir.

Selain aspek pembiayaan, Menkeu juga meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengoptimalkan perannya melalui pendanaan riset dan penelitian mengenai kondisi ekosistem laut di wilayah terdampak tumpahan minyak Montara. Penelitian tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi ilmiah yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pemulihan lingkungan secara komprehensif, sekaligus memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Menurut Menkeu, keberadaan Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai sarana untuk menghadirkan solusi atas berbagai persoalan strategis nasional. Melalui kolaborasi antarlembaga, pemerintah berupaya memastikan setiap intervensi yang dilakukan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran.

Optimalisasi peran SMV juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan kebijakan fiskal dengan agenda pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak, memperbaiki kualitas lingkungan pesisir, sekaligus membuka kembali peluang ekonomi bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun kehilangan sumber penghidupan akibat pencemaran di Laut Timor.

Pemerintah akan terus mengawal langkah-langkah pemulihan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar masyarakat terdampak memperoleh dukungan yang berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan instrumen pembiayaan, riset, dan pemberdayaan yang dimiliki Kementerian Keuangan, pemerintah berharap proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi nelayan serta petani rumput laut di Nusa Tenggara Timur.