Kupang, InfoPublik – Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (6/8/2026), untuk menemui masyarakat yang terdampak tumpahan minyak Montara di Laut Timor.

Kunjungan tersebut menjadi wujud perhatian pemerintah dalam mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat sekaligus meninjau perkembangan penanganan dampak lingkungan dan sosial ekonomi yang masih dirasakan hingga saat ini.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Menkeu mengunjungi Tablolong, Kabupaten Kupang, dan berdialog dengan masyarakat yang selama 16 tahun terakhir menghadapi berbagai konsekuensi akibat tumpahan minyak Montara yang terjadi pada tahun 2009. Pertemuan tersebut difokuskan untuk menghimpun berbagai masukan terkait kondisi masyarakat serta langkah-langkah yang diperlukan guna mendukung percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi.

Sebelum bertolak ke NTT, Menkeu telah melaporkan rencana kunjungannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden juga menitipkan salam kepada masyarakat serta meminta agar seluruh aspirasi yang disampaikan warga dihimpun untuk menjadi bahan tindak lanjut pemerintah.

"Sebelum saya ke sini, saya lapor ke Bapak Presiden. Bapak Presiden mengirimkan salam untuk seluruh masyarakat di sini. Semua keluhan yang disampaikan akan saya tampung dan saya laporkan kepada Bapak Presiden karena beliau memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat di wilayah ini," ujar Menkeu di Kupang, Kamis (6/8/2026).

Menkeu mengungkapkan bahwa dirinya telah mengikuti perkembangan penyelesaian persoalan Montara sejak beberapa tahun lalu. Bersama Ferdi Tanoni, Menkeu pernah tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Montara pada tahun 2018 sehingga memiliki pemahaman mengenai berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat terdampak.

"Saya dan Pak Ferdi pernah bersama-sama tergabung dalam Satgas Montara sekitar tahun 2018. Dalam pertemuan ini, kami berdiskusi mengenai perkembangan kondisi masyarakat NTT, khususnya mereka yang terdampak kerugian lingkungan dan kerugian ekonomi akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada tahun 2009," jelas Menkeu.

Menurut Menkeu, permasalahan yang ditimbulkan akibat tumpahan minyak Montara tidak hanya berkaitan dengan pencemaran lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat pesisir. Selama bertahun-tahun, nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan, aktivitas budidaya rumput laut terganggu, dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada sektor kelautan turut mengalami penurunan pendapatan.

Oleh karena itu, penyelesaian persoalan Montara perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mengintegrasikan aspek pemulihan lingkungan, pemulihan ekonomi masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdampak. Menkeu menegaskan bahwa pemulihan kondisi wilayah menjadi bagian penting agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara normal.

Dalam dialog bersama warga, Menkeu juga menyampaikan rencana pemerintah untuk mengirimkan tim riset guna melakukan kajian komprehensif terhadap kondisi lingkungan di kawasan terdampak. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan langkah-langkah pemulihan sehingga ekosistem pesisir dapat kembali mendukung kehidupan masyarakat sebagaimana sebelum terjadinya pencemaran.

"Selain ganti rugi, yang paling penting adalah bagaimana daerah ini dapat kembali hidup seperti sediakala. Karena itu, kami akan mengupayakan pengiriman tim riset untuk memastikan langkah-langkah pemulihan yang diperlukan. Seluruh hasil pertemuan ini akan saya laporkan kepada Bapak Presiden," ujar Menkeu.

Menkeu juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar berbagai upaya penanganan dapat berjalan secara terpadu. Dukungan tersebut diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan berbagai program yang dibutuhkan masyarakat, baik dalam aspek pemulihan lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Selain membahas pemulihan lingkungan, pertemuan tersebut juga menyoroti perkembangan penyelesaian penyaluran hak ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak. Menkeu menegaskan bahwa pemerintah terus mengawal proses tersebut agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, akuntabilitas, dan rasa keadilan bagi masyarakat.

"Kami juga membahas berbagai hal terkait upaya penyelesaian penyaluran hak ganti rugi bagi masyarakat terdampak. Aspirasi masyarakat perlu terus dikawal agar proses penyelesaiannya berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Menkeu.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam menyerap aspirasi secara langsung serta memastikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat memperoleh perhatian dan tindak lanjut secara terkoordinasi. Pemerintah berharap langkah-langkah pemulihan lingkungan, penyelesaian hak-hak masyarakat, dan penguatan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir Nusa Tenggara Timur dapat berjalan secara berkesinambungan sehingga kesejahteraan masyarakat terdampak musibah Montara dapat terus meningkat.