Wamenkomdigi Nezar Patria saat audiensi dengan Kadis Kominfo Kalimantan Timur di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat. (Foto: Humas Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah mulai mengubah strategi pemerataan konektivitas nasional dengan tidak lagi bertumpu pada pembangunan Base Transceiver Station (BTS). Ke depan, penyediaan akses internet akan disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah melalui kombinasi berbagai teknologi, seperti BTS, fiber optik, satelit, dan solusi telekomunikasi lainnya.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengatakan, pendekatan tersebut diterapkan karena kondisi geografis, jumlah penduduk, serta kebutuhan layanan digital di setiap daerah berbeda sehingga memerlukan solusi yang lebih fleksibel dan efektif. "Kita coba petakan mana yang prioritas. Yang mungkin tidak bisa ditembus dengan BTS, mungkin lewat satelit atau moda jaringan telekomunikasi yang lain," ujar Nezar saat menerima audiensi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026).
Menurut Nezar Patria, pemetaan kebutuhan menjadi dasar dalam menentukan teknologi yang paling tepat sehingga pembangunan konektivitas mampu menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk di wilayah yang selama ini sulit memperoleh layanan internet.
Ia mencontohkan Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi dengan tingkat konektivitas yang relatif tinggi. Dari 841 desa, sebanyak 803 desa telah terlayani akses internet atau mencapai sekitar 95,5 persen.
Meski demikian, pemerintah masih mengidentifikasi 269 titik blankspot yang memerlukan percepatan penanganan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), serta operator telekomunikasi.
Menurut Nezar, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghambat pemerataan akses digital. Karena itu, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk mempercepat penyediaan layanan internet di wilayah yang masih mengalami blankspot maupun kualitas sinyal yang rendah. "Dengan sinergi yang kita lakukan, kita bisa saling menguatkan dan mewujudkan beberapa titik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi mengatakan pemerintah provinsi juga menerapkan pendekatan serupa dengan memadukan berbagai teknologi, mulai dari fiber optik, Very Small Aperture Terminal (VSAT), hingga satelit agar penyediaan akses internet lebih efektif sesuai kondisi wilayah. "Kami memilih beberapa paduan teknologi yang paling sesuai sehingga efektif pada saat kita deliver layanan akses internet di desa," ujarnya.
Ririn berharap dukungan pemerintah pusat terus diperkuat melalui sinkronisasi data, penguatan kebijakan, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk mempercepat pemerataan konektivitas di Kalimantan Timur maupun daerah lainnya. "Kuncinya sekarang dalam kondisi tersebut kita kolaborasi. Jadi kami mohon dukungan penuh. Komitmen kami juga membersamai program-program, salah satunya internet," pungkasnya.
