Industri Sawit Jadi Penopang APBN dan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah

Pangkalan Bun, InfoPublik – Industri kelapa sawit terus menunjukkan peran strategis dalam menopang perekonomian dan penerimaan negara di Kalimantan Tengah. Selain menjadi sektor unggulan yang menyerap tenaga kerja, komoditas sawit juga memberikan kontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama melalui penerimaan perpajakan dan bea keluar.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang PPA II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Tengah, Susilo Tri Anggono, dalam kegiatan Press Tour Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Tahun 2026 di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Jumat (31/7/2026).

Susilo menjelaskan, Kalimantan Tengah merupakan salah satu sentra perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Luas areal perkebunan sawit di provinsi ini terus meningkat dalam lima tahun terakhir dan pada 2025 telah mencapai sekitar 1,93 juta hektare dengan produksi sebesar 6,95 juta ton. Sentra produksi terbesar berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, dan Lamandau.

"Industri kelapa sawit tidak hanya menjadi penggerak utama sektor pertanian, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, hingga kontribusi terhadap penerimaan negara," ujar Susilo.

Menurutnya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Kalimantan Tengah dengan jumlah sekitar 468 ribu orang atau 33,02 persen dari total tenaga kerja. Di dalam sektor tersebut, subsektor perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu penopang utama aktivitas ekonomi daerah.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, komoditas sawit juga memberikan dampak positif terhadap pendapatan petani. Pada Juni 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Tengah tercatat sebesar 136,74, sementara Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) mencapai 140,94. Subsektor perkebunan rakyat, khususnya kelapa sawit, mencatat indeks tertinggi dibanding subsektor pertanian lainnya, yang menunjukkan pendapatan petani masih berada di atas pengeluarannya.

Selain berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, industri sawit juga menjadi salah satu penopang penting penerimaan APBN di Kalimantan Tengah. Hingga akhir Juni 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp6,69 triliun atau 57,04 persen dari target, sementara realisasi belanja negara sebesar Rp11,70 triliun. Salah satu pendorong utama peningkatan penerimaan tersebut berasal dari sektor perdagangan internasional yang tumbuh 127,05 persen secara tahunan, terutama didukung oleh penerimaan Bea Keluar komoditas sawit.

Susilo menjelaskan bahwa tingginya penerimaan Bea Keluar dipengaruhi oleh kenaikan harga referensi crude palm oil (CPO) di pasar internasional. Pada Juni 2026, harga referensi CPO mencapai 1.029,51 dolar AS per metrik ton, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mendorong peningkatan ekspor sekaligus memperkuat penerimaan negara dari sektor sawit.

"Ketika harga CPO meningkat, bukan hanya kinerja perusahaan yang membaik, tetapi juga kapasitas fiskal pemerintah ikut menguat melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan Bea Keluar. Dampaknya kemudian kembali dirasakan masyarakat melalui pembiayaan berbagai program pembangunan," kata Susilo.

Ia menambahkan bahwa penerimaan negara tersebut selanjutnya dikembalikan ke daerah melalui berbagai instrumen APBN, termasuk Transfer ke Daerah (TKD), Dana Desa, hingga Dana Bagi Hasil (DBH). Hingga 28 Juli 2026, realisasi Transfer ke Daerah di Kalimantan Tengah telah mencapai Rp8,54 triliun atau 55,08 persen dari pagu, sementara realisasi Dana Desa mencapai 66,43 persen.

Di sisi lain, pemerintah juga terus menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pembagian manfaat dari pengelolaan sumber daya perkebunan. Berdasarkan data per 28 Juli 2026, total realisasi DBH Sawit di Kalimantan Tengah mencapai Rp14,91 miliar atau sekitar 20,26 persen dari pagu sebesar Rp73,59 miliar yang dialokasikan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Susilo berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dapat terus diperkuat agar industri sawit tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

"Ke depan, tantangannya adalah memastikan manfaat industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, baik melalui peningkatan kesejahteraan petani, pembangunan daerah, maupun penguatan kapasitas fiskal yang mendukung berbagai program pelayanan publik," pungkasnya.