Jakarta, InfoPublik – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, mengajak peserta Ekspedisi Patriot 2026 berperan aktif mendukung penataan tata ruang di kawasan transmigrasi.

Seperti pendataan berbagai persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan wilayah dan meningkatkan kepastian hukum atas tanah masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Wamen Ossy saat melepas Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/7/2026). Menurutnya, hasil pengamatan dan kajian para mahasiswa di lapangan dapat menjadi masukan penting dalam penyempurnaan kebijakan penataan ruang nasional maupun daerah.

"Dalam penataan ruang, Tim Ekspedisi Patriot dapat berkontribusi melalui masukan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan untuk penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah," ujar Ossy.

Ia menjelaskan, penataan ruang merupakan instrumen dasar dalam pengembangan suatu wilayah, termasuk kawasan transmigrasi. Penyelenggaraannya mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang yang saling berkaitan untuk memastikan pembangunan berjalan terarah dan berkelanjutan.

Menurut Ossy, keberadaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga memiliki peran strategis dalam mendorong investasi. RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) memungkinkan proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berlangsung lebih cepat sehingga memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat iklim investasi di daerah.

Selain mendukung penataan ruang, Wamen Ossy meminta para peserta Ekspedisi Patriot membantu mendata berbagai persoalan pertanahan yang masih dihadapi masyarakat transmigran, mulai dari penguasaan dan kepemilikan tanah hingga legalitas aset. Data tersebut diharapkan menjadi dasar bagi Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan di lapangan.

"Kami memohon kepada Tim Ekspedisi Patriot untuk mendata persoalan dan berkoordinasi dengan Kantor-Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota agar dapat segera ditindaklanjuti. Saya yakin adik-adik mahasiswa, dibantu dosen dan guru besar, akan mampu menghasilkan kajian yang relevan, aplikatif, dan berdaya guna bagi masyarakat transmigran," katanya.

Ossy menilai keterlibatan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi merupakan bentuk kolaborasi yang dapat memperkuat kualitas kebijakan pemerintah berbasis kondisi riil di lapangan. Melalui sinergi tersebut, persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi diharapkan dapat diselesaikan lebih cepat sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan.

Kegiatan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot 2026 dihadiri Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi selaku Ketua Pelaksana, serta perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga. Tim Ekspedisi Patriot 2026 terdiri atas ribuan mahasiswa dari 10 perguruan tinggi negeri yang akan diterjunkan ke berbagai kawasan transmigrasi untuk melakukan pengamatan, pendataan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pemerintah berharap pengembangan kawasan transmigrasi dapat berlangsung lebih terarah, didukung kepastian tata ruang dan pertanahan, sehingga mampu mendorong investasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan nasional.