Pemerintah Finalisasi Regulasi Layanan Pengantaran Digital, Perkuat Kepastian dan Keselamatan

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah memasuki tahap akhir penyusunan regulasi layanan pengantaran barang dan makanan berbasis digital. Aturan tersebut disiapkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mengakomodasi karakteristik bisnis layanan pengantaran yang berbeda dengan transportasi penumpang.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital(Wamenkomdigi),  Nezar Patria, saat menerima audiensi Grab Indonesia di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026).

Nezar mengatakan regulasi layanan pengantaran barang dan makanan akan disusun secara terpisah karena memiliki model bisnis dan operasional yang berbeda dibandingkan layanan transportasi penumpang.

"Pengantaran orang dan pengantaran barang memiliki karakteristik bisnis yang berbeda. Karena itu regulasi turunannya juga harus disusun secara berbeda agar tetap memberikan kepastian, tetapi tidak menghambat inovasi yang berkembang di industri," ujar Wamenkomdigi.

Menurut Nezar, pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait telah menyelesaikan pembahasan substansi utama regulasi. Saat ini, proses penyusunan memasuki tahap finalisasi, termasuk penyempurnaan aturan turunan yang akan mengatur layanan pengantaran barang dan makanan.

"Draf besarnya sudah hampir selesai. Tinggal penyempurnaan beberapa definisi dan penyusunan aturan turunannya, terutama yang berkaitan dengan layanan pengantaran barang dan makanan," jelasnya.

Ia menambahkan, mekanisme penghitungan biaya layanan pengantaran barang tidak dapat disamakan dengan transportasi penumpang karena mempertimbangkan lebih banyak variabel operasional, seperti waktu tunggu, dimensi barang, hingga karakteristik layanan.

"Untuk pengantaran barang dan makanan memang ada komponen-komponen bisnis yang lebih kompleks. Ada waktu tunggu, ada dimensi barang, ada karakteristik layanan yang berbeda. Karena itu, mekanisme pengaturannya juga harus mempertimbangkan realitas operasional di lapangan," katanya.

Selain aspek regulasi, Nezar juga menyoroti pentingnya penguatan standar keselamatan dalam layanan pengantaran barang. Menurutnya, ekosistem perdagangan digital perlu didukung sistem informasi yang mampu menampilkan dimensi dan berat barang secara akurat agar pengemudi tidak menerima muatan yang melebihi kapasitas kendaraan.

"Platform e-commerce juga perlu memiliki mekanisme validasi yang lebih baik terkait ukuran dan berat barang. Informasi yang akurat penting untuk menjaga keselamatan mitra pengemudi sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat," ujarnya.

Nezar menegaskan pemerintah akan terus melibatkan pelaku industri dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan agar regulasi yang dihasilkan mampu menciptakan ekosistem layanan pengantaran digital yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

"Kalau memang nanti ada aturan turunan, tentu semua pemangku kepentingan akan terus kami libatkan dalam proses penyusunannya," pungkasnya.