Premier Oil temukan minyak di Blok Andaman II yang berlokasi di lepas pantai Aceh. (Foto: Dok. SKK Migas)
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merancang langkah sosialisasi guna mengedukasi masyarakat mengenai kebermanfaatan pengembangan potensi gas Blok Andaman di lepas pantai Aceh.
Upaya ini dilakukan pemerintah untuk memastikan masyarakat Aceh menjadi salah satu pihak utama yang menerima dampak positif serta keuntungan dari potensi migas nasional tersebut.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan pemerintah saat ini terus berupaya mencari titik temu antara rencana pengoperasian yang telah tertuang dalam Plan of Development (POD) atau Rencana Pengembangan dengan aspirasi masyarakat daerah.
Langkah itu dinilai krusial untuk meluruskan persepsi publik agar tidak timbul miskonsepsi mengenai alokasi hasil produksi gas.
Hal itu disampaikan La Ode, pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2026 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
“Kami mau membuat langkah-langkah sosialisasi yang baik agar masyarakat Aceh juga paham keberadaan ini (Blok Andaman) salah satu prioritasnya untuk masyarakat Aceh. Jangan sampai ada anggapan bahwa ‘ini gasnya dialirkan ke Jawa’. Bukan seperti itu, ya,” tegas Laode.
Ia menyatakan, komoditas gas dari Blok Andaman sejatinya telah memiliki calon pembeli potensial (offtaker).
Salah satu entitas yang disiapkan untuk menyerap alokasi gas tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor industri pupuk, yaitu PT Pupuk Indonesia (Persero).
Di sisi teknis, penemuan cadangan gas oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Mubadala Energy di Lapangan Tangkulo South Andaman diproyeksikan memiliki target produksi awal sekitar 300 million standard cubic feet per day (MMSCFD) atau Juta Kubik Kaki per Hari.
Menanggapi temuan itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah menyampaikan aspirasi resmi melalui surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Pemerintah Aceh memohon agar pengolahan gas tidak menggunakan skema Floating Production, Storage, and Offloading (FPSO) di laut lepas, melainkan memanfaatkan fasilitas Onshore Receiving Facility (ORF) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, sekaligus meminta alokasi gas untuk industri lokal serta penundaan sementara dokumen POD.
Merespons permintaan tersebut, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih melakukan evaluasi mendalam dari sudut pandang keekonomian proyek.
Mengingat lokasi temuan berada di atas 12 mil laut, pembangunan jaringan pipa menuju darat memerlukan biaya investasi yang sangat tinggi dan berpotensi melambungkan harga gas hingga 10 dolar AS per MMBTU.
“Pengelolaan gas ini bermuara pada bisnis. Artinya, selama perhitungan ekonominya masuk, maka permintaan Aceh (di KEK Arun) dapat dipertimbangkan. Tetapi, jika perhitungan ekonominya agak berat, mungkin sulit untuk dipaksakan,” ungkap Bahlil.
