Wamendagri: Infrastruktur di Papua Harus Berdampak Nyata

Jakarta, InfoPublik - Pembangunan seluruh proyek infrastruktur strategis di Tanah Papua ditegaskan harus berjalan secara optimal, tepat waktu, dan tepat sasaran agar mampu memberikan dampak serta manfaat nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, dalam kunjungan kerja lapangan dan peninjauan langsung ke sejumlah proyek infrastruktur strategis yang tersebar di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom, Provinsi Papua,  Selasa (15/7/2026).

Wamendagri menyatakan, pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya tidak boleh sekadar menjadi proyek fisik, melainkan harus mampu membuka akses keterisolasian daerah, memperkuat konektivitas antarwilayah, mendukung sektor pertanian dan pariwisata, serta menjadi motor penggerak roda perekonomian daerah.

Pemerintah pusat berkomitmen penuh untuk memastikan keandalan fungsi dari setiap program prioritas yang diturunkan ke daerah, mulai dari sektor perhubungan hingga ketahanan pangan.

Salah satu fokus utama yang kini tengah dikawal ketat adalah pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Arso XIV, Kabupaten Keerom, yang menjadi bagian krusial dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Swasembada Pangan.

Demi menyukseskan target ketahanan pangan nasional tersebut, pemerintah menekankan perlunya akomodasi terhadap aspirasi riil dari kelompok tani di lapangan, termasuk kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta program pertanian berbasis komunitas.

Langkah itu dinilai strategis agar kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat benar-benar menjawab kendala nyata yang dihadapi para petani di daerah.

"Keberhasilan program swasembada pangan membutuhkan kolaborasi semua pihak. Aspirasi masyarakat harus menjadi bagian dari perencanaan agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan," ujar wamendagri.

Selain sektor pertanian, evaluasi berkala juga mencakup pemenuhan kelayakan fasilitas pendidikan dasar, seperti renovasi sarana di Madrasah Ibtidaiyah Al Fitrah.

Meski secara umum spesifikasi teknis bangunan telah terpenuhi, pemerintah daerah bersama kementerian terkait masih mengoordinasikan penambahan ruang kelas baru serta pengadaan perangkat smart board guna menunjang digitalisasi pendidikan di Papua.