Jakarta, InfoPublik – Sepanjang tahun 2025, tata kelola pemerintahan Indonesia menunjukkan tren positif. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya berbagai indikator kinerja birokrasi, baik di tingkat nasional maupun global.

Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam mengawal agenda reformasi birokrasi di tanah air.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, memaparkan capaian strategis tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN T.A 2025 di Jakarta, Rabu (15/7/2026). Menurutnya, indikator seperti Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Zona Integritas (WBK/WBBM), hingga Indeks Pelayanan Publik mengalami perbaikan yang signifikan.

"Peningkatan ini didukung oleh perluasan implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital, yang membuat layanan pemerintah lebih terintegrasi dan mudah diakses," ujar Rini dalam keterangan pers yang diterima pada Kamis (16/7/2026).

Di kancah internasional, efektivitas pemerintah Indonesia diakui dunia. Indikator Government Effectiveness dari Bank Dunia, Electronic Government Development Index PBB, serta Digital Government Index Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mengalami perbaikan. Bahkan, OECD menempatkan Indonesia di peringkat kedua se-Asia Tenggara. Dalam Kabinet Merah Putih, Kementerian PANRB sendiri menjalankan tiga peran strategis, yaitu:

• Regulator dan pembina tata kelola pemerintahan.

• Strategic Diamond Presiden untuk mengawal agenda prioritas nasional.

• Pendorong proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.

Dengan anggaran efektif Rp314 miliar dan realisasi mencapai 97,98 persen, Kementerian PANRB juga sukses menuntaskan tujuh capaian strategis pada 2025, antara lain:

• Penguatan tata kelola Program Prioritas Presiden melalui Reformasi Birokrasi (RB) Tematik.

• Perluasan pelayanan publik, ditandai dengan terbentuknya 305 MPP di seluruh Indonesia.

• Peningkatan kapabilitas kelembagaan dan fleksibilitas sistem kerja.

• Penguatan manajemen kinerja dan integritas instansi pemerintah.

• Transformasi digital melalui pembangunan ekosistem Digital Public Infrastructure (DPI).

• Implementasi sistem merit dan penataan pegawai non-ASN dalam satu platform terintegrasi.

• Aksesi OECD lewat penyelesaian initial memorandum bidang Public Governance.

Menteri Rini menegaskan, reformasi birokrasi adalah fondasi pemerintahan yang efektif. Di tengah keterbatasan anggaran, Kementerian PANRB berkomitmen mengelola APBN secara akuntabel demi kemaslahatan masyarakat.