Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja strategis ke Paris, Prancis, dan Brussels, Belgia, pada 3–5 Juni 2026.

Misi utama kunjungan tersebut untuk mempercepat proses keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta memastikan kelancaran kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa.

Siaran pers Kemenko Perekonomian yang diterima pada Selasa (2/6/2026) menyebutkan bahwa sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Menko Airlangga akan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris.

Kehadiran tersebut menandai dua tahun perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD sejak menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024 lalu dan menyampaikan hasil penilaian mandiri berupa Dokumen Initial Memorandum pada 2025.

Proses aksesi OECD saat ini sudah memasuki tahap tinjauan teknis (technical review) oleh tim OECD dan negara-negara anggota OECD. Pada tahap tersebut, OECD akan melakukan rangkaian kegiatan pengumpulan informasi dan data, berupa distribusi kuesioner, pelaksanaan fact-finding mission, hingga penyusunan studi terkait kondisi kebijakan dan regulasi nasional di Indonesia. Hasil dari kegiatan ini kemudian akan menjadi materi diskusi di tingkat Komite OECD, yang akan menghasilkan rekomendasi penyempurnaan kebijakan dan regulasi bagi Indonesia.

Proses aksesi OECD melibatkan pemangku kepentingan nasional, baik dari unsur Pemerintah maupun Non-Pemerintah. Menko Airlangga selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD mengoordinasikan lebih dari 60 pemangku kepentingan yang terdiri dari kementerian, lembaga, asosiasi bisnis, serikat pekerja, akademik, dan organisasi kemasyarakatan.

Proses aksesi OECD melibatkan 25 Komite OECD dengan ruang lingkup kebijakan di sektor ekonomi, tata kelola, dan sosial, antara lain: investasi, perdagangan, kompetisi, kebijakan fiskal, pemerintahan, tata kelola pemerintahan, anti-korupsi, lingkungan hidup, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan.

Indonesia menjadi sorotan dunia karena menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menempuh proses aksesi. OECD bahkan mencatat bahwa antusiasme negara-negara anggota terhadap kandidat Indonesia merupakan yang tertinggi yang pernah disaksikan oleh organisasi tersebut. Sebagian besar menawarkan kerja sama dan bantuan teknis untuk kelancaran proses aksesi Indonesia.

Oleh karena itu, koordinasi sangat penting untuk menjaga antusias dan ekspektasi negara anggota agar bermanfaat bagi kepentingan nasional. "Kita harus memanfaatkan momentum ini agar semakin banyak negara mendukung dan mempercepat keanggotaan Indonesia," tegas Menko Airlangga.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan membawa misi hilirisasi sebagai kebijakan kunci untuk menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja berkualitas, dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Menko Airlangga juga dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam sesi yang membahas keseimbangan kebijakan industri untuk pasar terbuka dan kesejahteraan.

Untuk memastikan kelancaran proses teknis aksesi, Menko Airlangga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan menteri dari lebih dari 8 negara sahabat, termasuk Australia, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Finlandia, dan Thailand. Selain itu, Menko Airlangga akan bertemu dengan pemimpin kelompok bisnis OECD, Business at OECD (BIAC) yang menjadi mitra terdekat asosiasi pelaku usaha Indonesia.

Menuju Ratifikasi I-EU CEPA

Agenda berikutnya adalah mengawal Ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) di Brussels.

Setelah dari Paris, perjalanan akan dilanjutkan ke Brussels, Belgia, pada 5 Juni 2026 mendatang. Menko Airlangga dijadwalkan menjadi pembicara dalam Brussels Economic Security Forum 2026 dan melakukan pertemuan dengan Komisoner EU. 

Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026 merupakan pertemuan tingkat tinggi tahunan (annual summit) terkemuka di Eropa yang berfokus pada isu-isu keamanan ekonomi. Diselenggarakan oleh European Policy Centre (EPC), forum tersebut mempertemukan para pemimpin industri, pembuat kebijakan UE, negara anggota, dan mitra global untuk membahas tantangan geoekonomi internasional.

Agenda utama di Brussels yakni mengawal proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang telah disepakati oleh Presiden Prabowo pada Juli 2025 lalu. Keberhasilan ratifikasi ini diharapkan dapat segera diberlakukan, sehingga bisa memberikan dampak positif yang signifikan bagi akses pasar dan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Uni Eropa.

Kunjungan tersebut menegaskan posisi Indonesia yang semakin aktif dan strategis dalam menjalin kemitraan internasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.