Jakarta, InfoPublik - Indonesia dan Filipina sepakat untuk memperkuat kerja sama rantai pasok mineral kritis global melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Strategic Nickel Industry Development Cooperation antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA).

Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian Indonesia-Philippines High Level Business Roundtable di sela-sela rangkaian The 27th Meeting of the ASEAN Economic Community (AEC) Council and Related Meetings (KTT AECC ke-27) Jpark Island Resort, Cebu, Kamis (7/5/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina (Secretary of Trade and Industry) Hon. Maria Cristina A. Roque menyaksikan langsung penandatanganan MoU tersebut.

Forum bisnis tingkat tinggi ini digelar bertepatan dengan kunjungan resmi Presiden RI Prabowo Subianto ke Filipina untuk menghadiri KTT ASEAN ke-48, serta menjadi tindak lanjut konkret dari pembahasan kerja sama ekonomi regional dalam KTT AECC ke-27 yang berlangsung pada 6-7 Mei 2026.

Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS) 2026, Indonesia dan Filipina secara bersama menguasai 73,6 persen produksi nikel global pada 2025. Indonesia sendiri menyumbang sekitar 66,7 persen atau 2,6 juta ton dan Filipina sebanyak 6,9 persen atau 270.000 ton. Dari sisi cadangan, Indonesia memiliki 44,5 persen cadangan nikel dunia atau sebesar 62 juta ton, sementara Filipina memiliki 3,4 persen atau 4,8 juta ton.

Hubungan dagang kedua negara juga semakin erat. Sepanjang 2025, total nilai ekspor Indonesia ke Filipina mencapai USD10,22 miliar atau setara dengan 8,4 persen dari total nilai impor Filipina, menjadikan Indonesia sebagai mitra dagang terbesar ketiga bagi Filipina setelah Tiongkok dan Jepang. Secara keseluruhan, Filipina merupakan mitra dagang strategis yang krusial bagi Indonesia di kawasan Asia Tenggara, terutama untuk komoditas energi dan produk otomotif.

“Kolaborasi ini bukan sekadar kerja sama biasa. Ini adalah fondasi bagi Indonesia-Philippines Nickel Corridor, sebuah platform terstruktur yang menghubungkan kekuatan hilirisasi dan smelter Indonesia dengan pasokan bijih nikel hulu dari Filipina. Ini akan menjadi poros cadangan dan produksi nikel yang tak terpisahkan bagi dunia,” ujar Menko Airlangga.

Nota Kesepahaman antara APNI dan PNIA mencakup ruang lingkup kerja sama yang bersifat strategis dan berorientasi jangka panjang, meliputi (i) Pertukaran informasi dalam rangka stabilisasi perdagangan nikel regional dan global, (ii) Pengembangan bersama teknologi hilirisasi nikel serta pemanfaatan nilai tambah dari side product (produk sampingan) industri pengolahan, dan (iii) Pengembangan sumber daya manusia bersama untuk mendukung ekosistem industri nikel yang berkelanjutan.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia saat ini memiliki ekosistem hilirisasi nikel yang sangat masif, dengan nilai ekspor produk olahan nikel mencapai USD9,73 miliar di 2025.

Proyeksi investasi hingga USD47,36 miliar dan penyerapan 180.600 tenaga kerja ditargetkan tercapai pada 2030. Smelter-smelter tersebut membutuhkan pasokan bijih yang stabil dengan rasio silikon terhadap magnesium (Si:Mg) tepat yang dapat dipenuhi dari bijih nikel Filipina melalui proses blending.

“Dengan koridor ini, Filipina tidak lagi hanya menjadi eksportir bijih mentah. Filipina akan terintegrasi ke dalam rantai nilai regional yang lebih tinggi, sementara Indonesia mendapatkan jaminan keamanan pasokan (feedstock security) untuk industri hulu baterai dan baja tahan karat kita. Hal ini sejalan dengan arahan KTT AECC ke-27 untuk memperkuat rantai pasok kritis di kawasan ASEAN,” tambah Menko Airlangga.

Nikel untuk Ketahanan Energi dan Peran Kawasan Ekonomi Khusus

Lebih lanjut, Menko Airlangga menekankan bahwa nikel merupakan mineral kritis yang memiliki peran sentral dalam transisi energi. Produk turunan nikel dapat diintegrasikan ke dalam strategi ketahanan energi nasional maupun kawasan melalui penguatan penyimpanan energi (energy storage), baik untuk baterai kendaraan listrik (EV) maupun baterai untuk penyimpanan energi panel surya.

Dengan demikian, hilirisasi nikel tidak hanya mendukung sektor industri, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap bauran energi bersih dan berkelanjutan.

Untuk mempercepat hilirisasi dan memperkuat daya saing industri nikel, Pemerintah Indonesia juga terus mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terintegrasi dengan rantai pasok mineral kritis.

KEK dapat menjadi lokomotif bagi investasi smelter, pengolahan bahan baku baterai, serta pusat inovasi teknologi hilirisasi yang berstandar internasional.