Jakarta, InfoPublik — Dinamika ekonomi global yang kian terfragmentasi kembali menjadi sorotan dalam pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Di tengah tekanan stabilitas global dan pengetatan likuiditas, sejumlah pengamat menilai pendekatan lembaga keuangan internasional tersebut mulai tertinggal dalam merespons perubahan struktur ekonomi dunia.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai bahwa kebijakan IMF dan World Bank masih berada dalam kerangka lama yang menitikberatkan pada stabilitas makroekonomi, kehati-hatian fiskal, dan koordinasi global. Menurutnya, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan baru yang berkembang lebih cepat di pasar global.

“IMF dan World Bank masih berbicara dalam kerangka lama. Stabilitas itu penting, tetapi tidak cukup. Dunia sudah bergerak lebih cepat daripada bahasa kebijakan yang digunakan saat ini,” ujar Fakhrul, dalam keterangannya Senin (20/04/2026).

Ia menjelaskan, salah satu perubahan mendasar yang terjadi saat ini adalah ketidakseimbangan likuiditas global. Pengetatan suplai dolar Amerika Serikat, meningkatnya kebutuhan pembiayaan domestik AS, serta perubahan perilaku investor global dinilai telah membentuk tekanan baru dalam sistem keuangan internasional.

Di sisi lain, lanjutnya, internasionalisasi mata uang Tiongkok melalui offshore renminbi (CNH) mulai menunjukkan peran yang semakin signifikan dalam perdagangan dan pembiayaan lintas negara. Kondisi ini menciptakan dinamika baru dalam arsitektur keuangan global yang semakin multipolar.

“Kita sedang menghadapi dua arus besar yang bergerak bersamaan: keterbatasan likuiditas dolar dan meningkatnya peran CNH dalam transaksi global. Ini bukan sekadar perubahan pasar, tetapi awal dari pergeseran arsitektur keuangan dunia,” jelasnya.

Fakhrul menegaskan, perubahan tersebut bukan sekadar fenomena siklus ekonomi, melainkan transformasi struktural yang menuntut respons kebijakan yang lebih adaptif. Negara yang tidak mampu beradaptasi, menurutnya, berisiko menghadapi biaya pendanaan yang lebih mahal serta volatilitas ekonomi yang lebih tinggi.

Dalam konteks Indonesia, ia menilai diperlukan langkah strategis untuk membangun arsitektur pendanaan yang lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dolar AS. Beberapa agenda yang dinilai mendesak antara lain penguatan skema local currency settlement (LCT), eksplorasi penggunaan CNH dalam pembiayaan, pendalaman pasar keuangan berbasis rupiah, serta diversifikasi sumber investor.

“Indonesia tidak bisa lagi hanya menjadi price taker. Kita harus mulai menjadi bagian dari perancang sistem pembiayaan kita sendiri,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa fragmentasi ekonomi global bukanlah fenomena sementara, melainkan fase transisi menuju sistem keuangan yang lebih multipolar. Dalam situasi tersebut, akses terhadap likuiditas akan semakin ditentukan oleh jaringan kerja sama bilateral dan regional, serta fleksibilitas kebijakan masing-masing negara.

“Kalau kita masih membaca dunia dengan pendekatan lama, kita akan tertinggal. Ke depan, likuiditas tidak lagi otomatis tersedia. Ia harus diakses melalui strategi yang tepat,” katanya.

Fakhrul menekankan pentingnya kejelasan arah kebijakan nasional dalam merespons perubahan global tersebut. Menurutnya, pasar tidak hanya membaca stabilitas, tetapi juga arah transformasi ekonomi suatu negara.

Menutup pandangannya, ia menegaskan bahwa peluang dari pergeseran arsitektur keuangan global sangat besar, namun hanya dapat dimanfaatkan oleh negara yang mampu bergerak cepat dan presisi.

“Jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen, maka tantangan pendanaan harus diselesaikan secara struktural. Diversifikasi sumber pembiayaan, termasuk melalui CNH, bisa menjadi salah satu opsi strategis,” pungkasnya.