Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan jajaran Kementerian Keuangan RI memberikan keterangan pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026). (Foto: Humas Kemenkeu RI)
Jakarta, InfoPublik - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi, serta defisit yang terkendali, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjaga stabilitas dan menopang pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026.
Secara keseluruhan APBN 2026 tetap berperan sebagai peredam gejolak (shock absorber) sekaligus penggerak perekonomian. “Dengan dinamika yang terjadi defisit tercatat Rp54,6 triliun atau 0,21 persen dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Februari 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Senin (23/2/2026).
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Januari 2026 tercatat sebesar Rp54,6 triliun. Realisasi tersebut berasal dari pendapatan negara sebesar Rp172,7 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp 227,3 triliun. Jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB), rasio defisit berada di level 0,21 persen.
Dalam periode yang sama pemerintah juga telah merealisasikan pembiayaan sebesar Rp105,1 triliun. Sementara itu, keseimbangan primer mengalami defisit Rp4,2 triliun. “Keseimbangan primer mengalami defisit Rp4,2 triliun ini menunjukan posisi fiskal yang tetap terkelola secara prudent. Lalu pembiayaan dilakukan secara terukur dan antisipatif untuk menjaga likuiditas serta stabilitas pasar keuangan,” kata Menkeu Purbaya.
Dari sisi penerimaan, realisasi pendapatan negara sebesar Rp172,7 triliun terdiri atas penerimaan perpajakan Rp138,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp33,9 triliun. Penerimaan perpajakan tersebut meliputi pajak Rp116,2 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp22,6 triliun.
Secara tahunan, pendapatan negara tumbuh 9,5 persen. Penerimaan pajak melonjak 30,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi 14 persen. “Pertumbuhan pajak di Januari tumbuh 30,7 persen, ini artinya ada perbaikan ekonomi dan perbaikan efisiensi pengumpulan pajak,” tutur Purbaya.
Di sisi belanja, realisasi hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp227,3 triliun. Angka tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp131,9 triliun dan transfer ke daerah Rp95,3 triliun. Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp55,8 triliun dan belanja non-K/L Rp76,1 triliun. “Belanja negara tumbuh tinggi 25,7 persen dari periode yang sama tahun 2025. Ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun. Khususnya untuk mendukung program prioritas menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2026,” ujar Purbaya.
Selain kinerja netto, penerimaan pajak secara bruto juga menunjukkan tren positif. Pada Januari 2026, pajak bruto tercatat Rp170,3 triliun, tumbuh 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp159,1 triliun. Perbaikan penerimaan pajak turut ditopang oleh pengelolaan restitusi pajak yang lebih terkendali. Nilai restitusi berhasil ditekan signifikan, turun 23,0 persen dari Rp70,2 triliun pada Januari 2025 menjadi Rp54,1 triliun pada Januari 2026.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan bahwa lonjakan penerimaan terutama berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang mencapai Rp45,3 triliun atau tumbuh 83,9 persen secara netto. “Kita ketahui kalau pajak pertambahan nilai yaitu dibayarkan selama ada transaksi. Jadi ini tandanya bahwa di perekonomian kita transaksi berjalan terus, sehingga ada pembayaran pajak pertambahan nilai serta PPnBM,” ucap Suahasil.
Selain PPN dan PPnBM, penerimaan PPh Badan tercatat sebesar Rp5,7 triliun atau tumbuh 37 persen. Sementara PPh orang pribadi dan PPh Pasal 21 mencapai Rp13,1 triliun, meski masih terkoreksi 20,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 tercatat Rp26 triliun atau turun 11 persen. Pada sisi lain, kelompok pajak lainnya menunjukkan lonjakan signifikan hingga Rp16,1 triliun atau tumbuh 685,8 persen secara tahunan.
