Pemerintah Targetkan 12 Ribu Titik Irigasi Baru pada 2026

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pembangunan 12 ribu titik program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) pada tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan infrastruktur irigasi di berbagai daerah.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan hal tersebut dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Selain P3TGAI, pemerintah juga menyiapkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 600 lokasi serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di 80 lokasi. “Program padat karya ini berfokus pada infrastruktur berbasis masyarakat, meliputi pemanfaatan air irigasi, suplai air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah,” jelas Dody.

Pembangunan ribuan titik irigasi tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk turut merehabilitasi jaringan irigasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Menurut Menteri Dody, pelaksanaan P3TGAI tidak hanya bertujuan memperbaiki jaringan irigasi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. “Tugas Kementerian Pekerjaan Umum adalah memastikan air mengalir hingga ke sawah-sawah yang paling jauh,” ujarnya.

Ia menambahkan, perbaikan jaringan irigasi — mulai dari saluran tersier hingga primer — harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak terjadi kebocoran air dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani.

Selain menopang produktivitas pertanian, program ini juga diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk kembali mengelola lahan pertanian, sehingga upaya menuju swasembada pangan dapat terwujud.

Lebih lanjut, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa program padat karya seperti P3TGAI merupakan strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal. “Dengan melibatkan warga setempat dalam proses pembangunan, program ini mampu membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” tutupnya.