Banyuwangi, InfoPublik – Dewan Ekonomi Nasional melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah memilih Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi percontohan (piloting) integrasi layanan digital untuk penyaluran bantuan sosial (bansos).
Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional, Tubagus Nugraha, menegaskan bahwa inisiatif ini bertujuan meningkatkan transparansi, validitas, dan efektivitas penyaluran bansos.
“Kami ingin memastikan masyarakat bisa berhubungan langsung dengan pemerintah tanpa perantara, cukup lewat layar handphone atau komputer. Dengan cara ini, data penerima bansos diverifikasi langsung oleh sistem digital pemerintah,” kata Tubagus dalam forum Inisiasi Uji Coba Terbatas Digitalisasi Bantuan Sosial di Tingkat Desa/Kelurahan Kab. Banyuwangi bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Kemensos dan BPS, Kamis (18/9/2025).
Menurut Tubagus, sistem digital memungkinkan masyarakat mendaftar sendiri sebagai penerima bansos, termasuk mereka yang merasa membutuhkan meskipun berasal dari latar ekonomi berbeda. Selanjutnya, data akan diverifikasi secara otomatis dengan basis data nasional.
“Kalau ada yang daftar tapi ternyata secara data tergolong mampu, maka sistem akan mengaturnya. Tidak ada lagi cerita data ganda atau salah sasaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh pendaftaran akan disertai persetujuan perlindungan data pribadi. Hal ini menjadi jaminan bahwa data warga digunakan secara aman dalam proses verifikasi.
Banyuwangi dipilih karena rekam jejaknya dalam inovasi digital, baik di pemerintahan maupun pelayanan publik. Tubagus menyebut, daerah ujung timur Pulau Jawa itu sudah memiliki “DNA inovasi” sejak lama.
“Dari 500 lebih kabupaten/kota di Indonesia, Banyuwangi dikenal konsisten dalam transformasi digital. Karena itu, piloting kita mulai dari sini,” ujar Tubagus.
Program percontohan akan dijalankan hingga akhir 2025. Dalam tahap ini, pemerintah ingin menguji langsung sejauh mana sistem digital dapat mengurangi masalah klasik bansos seperti data tidak valid, penerima ganda, atau salah sasaran.
“Kalau piloting ini berhasil, artinya masyarakat mendapat keyakinan bahwa mereka dihargai oleh pemerintah dan menerima hasil secara transparan, maka model ini akan diterapkan secara nasional,” kata Tubagus.
Tubagus mengingatkan bahwa setiap tahun negara mengalokasikan sekitar Rp500 triliun atau 20 persen APBN untuk program perlindungan sosial. Karena itu, efisiensi dan ketepatan sasaran menjadi hal mutlak.
“Kalau negara ini kaya, tentu semua orang bisa dapat bantuan. Tapi karena anggaran terbatas, digitalisasi menjadi cara agar penerima bantuan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Inisiatif ini didukung Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pertanahan Nasional, serta pemerintah daerah. Menurut rencana, sejumlah menteri akan hadir meninjau langsung di Banyuwangi pada awal Oktober.
“Proses ini sudah cukup lama disiapkan. Dukungan berbagai pihak di Jakarta telah dikonsolidasikan, dan hari ini kita memulai uji coba di Banyuwangi,” pungkas Tubagus.
