- Oleh Farizzy Adhy Rachman
- Minggu, 3 November 2024 | 06:12 WIB
: Pekerja menyelesaikan pembuatan kursi di salah satu industri furnitur di Bandengan, Jepara, Jawa Tengah, Rabu (9/4/2025). Sejumlah eksportir furnitur dari Kabupaten Jepara tujuan Amerika Serikat mengaku khawatir akibat kebijakan Presiden Donald Trump yang menaikkan tarif impor hingga 32 persen untuk sejumlah produk dari Indonesia dapat mengakibatkan penurunan daya saing ekspor produk furnitur dan turunnya permintaan mebel Indonesia di pasar AS yang dapat berdampak terjadinya pengurangan karyawan. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/tom.
Oleh Pasha Yudha Ernowo, Kamis, 10 April 2025 | 20:46 WIB - Redaktur: Untung S - 255
Jakarta, InfoPublik - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, menegaskan perlunya langkah strategis dan menyeluruh untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan nasional, terutama di sektor padat karya yang kini berada di bawah tekanan global maupun domestik.
Karena dunia usaha menurutnya membutuhkan kepastian dan kebijakan yang berpihak agar tetap mampu bertahan dan menyerap tenaga kerja.
Menanggapi rencana pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), Shinta menilai penting untuk mendefinisikan secara jelas peran dan tujuan satgas tersebut. Ia menekankan bahwa upaya itu harus bersifat tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan struktural.
“Satgas PHK harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, lewat deregulasi, penyederhanaan perizinan, hingga stimulus fiskal bagi industri padat karya yang sangat terdampak,” ujar Shinta, saat dihubungi tim InfoPublik, Kamis (10/4/2025).
APINDO juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan untuk menjaga daya saing sektor padat karya, yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional. Beberapa langkah konkret yang disarankan antara lain:
Shinta menegaskan bahwa solusi jangka panjang atas maraknya PHK harus dirangkai dalam agenda besar penyediaan lapangan kerja yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, APINDO mendorong pemerintah untuk terus membuka ruang dialog dengan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika industri.
“APINDO siap mendukung penuh kolaborasi strategis lintas sektor demi mengembalikan gairah dunia usaha dan memperluas penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas,” tutup Shinta