Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia dan Kanada menandatangani nota kesepahaman (MoU), untuk memperkuat kolaborasi pemanfaatan mineral kritis dan optimalisasi transisi energi yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Kementerian Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pembangunan Ekonomi Kanada.
Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, melalui keterangan resmi, usai penandatanganan MoU, di Jakarta, Senin (2/12/2024).
Bahlil mengatakan, MoU mencakup beberapa area kerja strategis, antara lain penerapan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG); pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui teknologi bersih; serta penguatan perdagangan dan investasi sektor pertambangan.
Bahlil mengatakan, kerja sama itu menjadi suatu hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia yang terus meningkat.
"Listrik kita saat ini sebesar 91 gigawatt dengan pertumbuhan ekonomi di bawah 6 persen. Target Presiden Prabowo untuk pertumbuhan ekonomi ke depan adalah 8 persen, sehingga kami memerlukan tambahan 61 gigawatt untuk mendukung target tersebut," katanya.
Lebih lanjut, Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng menegaskan, pihaknya mendukung transisi energi berkelanjutan di Indonesia melalui pendanaan iklim global.
"Komitmen kami untuk mendukung transisi energi Indonesia yang adil dan berkelanjutan bersifat substansial. Ini termasuk pendanaan iklim global kami sebesar 5,3 miliar dolar Kanada, termasuk Indonesia selama lima tahun terakhir," katanya.
Sebagai bagian dari pendanaan ini, lanjut Mary Ng, Kanada mendukung proyek-proyek utama dengan Bank Pembangunan Asia, seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla di Sumatera Utara dan pembangkit listrik tenaga angin dan surya di Sulawesi Selatan dan Lombok.
_thumb.jpg)
_thumb.jpg)
_thumb.jpg)
_thumb.jpg)
