Pentingnya Bendungan untuk Swasembada Pangan dan Ketahanan Air Nasional

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan bendungan di seluruh Indonesia untuk mendukung program Asta-Cita dalam mencapai swasembada pangan, energi, dan ketahanan air. Langkah itu diharapkan dapat memperbaiki distribusi kesejahteraan rakyat secara merata, khususnya di daerah yang masih kekurangan infrastruktur bendungan.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menargetkan swasembada pangan pada 2028, yang akan didorong dengan penerapan energi baru dan terbarukan (EBT). Selain itu, pemerintah berharap indeks ketahanan air nasional dapat mencapai 200 meter kubik (m³)/kapita/tahun, dengan distribusi yang lebih merata di seluruh Indonesia.

“Pembangunan bendungan yang merata sangat penting untuk optimalisasi penyediaan air irigasi, mendukung swasembada pangan, energi baru terbarukan, serta pemenuhan kebutuhan air baku untuk ketahanan air,” ujar Diana dalam pembukaan Rapat Anggota Tahunan Indonesian National Committee on Large Dams (INACOLD)/Komite Nasional untuk Bendungan Besar (KNI-BB) 2024, yang diselenggarakan di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada (GIK UGM), Sleman, DI Yogyakarta pada Sabtu (16/11/2024).

Dilansir dari keterangan pers yang diterima InfoPublik pada Minggu (17/11/2024), saat ini Indonesia telah memiliki 259 bendungan yang mampu menyediakan irigasi untuk lahan seluas 1.271.415 hektare (ha), menghasilkan potensi energi listrik sebesar 15.628 megawatt (MW), serta melayani kebutuhan air sebesar 59,6 m³/kapita/tahun. Pemerintah terus menambah jumlah bendungan dengan menargetkan total 61 bendungan yang telah dan akan diselesaikan dalam periode 2015–2025, ditambah 11 bendungan baru yang direncanakan.

Namun, sebaran bendungan tersebut masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, memiliki ketahanan air lebih dari 120 m³/kapita/tahun, sesuai dengan target Visium Kementerian PUPR pada 2030, sementara wilayah lain seperti Kalimantan masih menghadapi kekurangan infrastruktur bendungan yang memadai.

Pemerataan pembangunan bendungan diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air di seluruh wilayah Indonesia, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berharap dengan pemerataan pembangunan bendungan, distribusi air dan energi akan lebih merata, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat di berbagai wilayah yang selama ini terpinggirkan.

“Ini adalah tugas kita bersama. Saya harap INACOLD/KNI-BB dapat berkolaborasi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan bendungan. Ke depan, kami terus mendorong penambahan bendungan, terutama di wilayah yang masih kekurangan seperti Kalimantan,” tambah Diana.

Acara itu turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, Penjabat (Pj) Bupati Sleman, Kusno Wibowo, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi UGM, Arief Setiawan Budi Nugroho, Ketua Umum KNI-BB, Adenan Rasyid, serta sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian PU.

Pemerintah berharap kolaborasi antara berbagai pihak ini akan terus berlanjut untuk memastikan pemerataan pembangunan bendungan yang dapat mendukung ketahanan pangan dan ketahanan air, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia di masa depan.