Penataan Struktur Kabinet Merah Putih untuk Percepat Pelayanan Publik

Jakarta, InfoPublik – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Rapat tersebut bertujuan untuk membahas penataan struktur organisasi Kabinet Merah Putih yang baru dibentuk, dengan fokus pada percepatan pelaksanaan tugas kementerian dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa penataan ini sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yang menekankan perlunya reformasi birokrasi untuk mempermudah masyarakat dalam berbagai urusan. Arahan ini ditegaskan kembali dalam Sidang Kabinet Paripurna sebelumnya.

“Diskusi kami hari ini fokus pada adaptasi yang perlu dilakukan oleh kementerian-kementerian dengan struktur yang baru. Kami ingin memastikan mereka mampu menjalankan arahan Presiden secara efektif dan tanpa hambatan struktural,” ujar Menteri Rini.

Menteri Rini menegaskan bahwa penataan struktur organisasi tidak akan mengganggu tugas-tugas yang sedang berlangsung, melainkan justru mempercepat pelaksanaan pekerjaan agar pelayanan masyarakat menjadi lebih optimal. Kementerian PANRB, Kemensetneg, dan Kemenkeu juga membahas mekanisme pengalihan anggaran bagi kementerian baru atau yang mengalami perubahan struktur organisasi, guna memastikan kelancaran operasional.

Selain itu, penyesuaian kepegawaian juga menjadi topik utama dalam rapat. Menteri Rini menjelaskan bahwa pegawai dari kementerian yang mengalami perubahan struktur akan dialihkan secara strategis untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) di kementerian baru. Langkah ini diambil agar setiap kementerian memiliki personel yang profesional dan mampu mendukung pelayanan publik yang cepat serta berkualitas.

“Penataan pegawai ini penting untuk memastikan bahwa instansi dengan struktur baru atau yang mengalami restrukturisasi tetap berjalan dengan optimal dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” tambah Rini.

Sejalan dengan upaya penataan organisasi, Kemensetneg dan Kemenkeu akan menyelaraskan alokasi anggaran agar kementerian baru dapat segera menjalankan program-program mereka. Langkah ini bertujuan menghindari hambatan administrasi yang dapat memperlambat pelaksanaan program, sehingga efisiensi dan dampak positif bagi masyarakat tetap terjaga.

Kolaborasi antar kementerian ini diharapkan mempercepat reformasi birokrasi yang diusung oleh Presiden Prabowo. Menteri Rini menekankan bahwa birokrasi yang efektif akan mempercepat pelayanan publik, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih responsif, dan meningkatkan profesionalisme.

Rapat koordinasi itu merupakan langkah awal dalam implementasi Peraturan Presiden (Perpres) terkait penataan kementerian dan lembaga di kabinet saat ini. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan transisi berjalan mulus, dan pelayanan publik tetap terjaga sesuai dengan standar yang diharapkan oleh masyarakat luas.

“Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan birokrasi yang melayani dengan lebih cepat dan efisien. Kami ingin memastikan bahwa setiap program dan inisiatif berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tutup Rini.