Pentingnya Manajemen Risiko Pembangunan Nasional untuk Infrastruktur yang Berkelanjutan

Bali, InfoPublik – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menegaskan urgensi penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MPRN) dalam sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam keynote speech pada acara Accelerating National Development Risk Management Implementation Forum yang diadakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Sanur, Bali, pada Senin (11/11/2024).

Forum itu mengangkat tema "Urgensi Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MPRN) di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan", yang bertujuan untuk mendorong komitmen bersama dalam mengatasi berbagai risiko yang dihadapi selama proses pembangunan nasional.

Dalam pidatonya, Menko AHY mengidentifikasi adanya trilemma pembangunan infrastruktur, yaitu ketegangan antara tiga aspek utama: perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur, penggunaan infrastruktur yang optimal, dan keberlanjutan pembangunan.

"Pembangunan infrastruktur menghadapi sejumlah tantangan besar, seperti pengadaan lahan, integrasi data dan perencanaan, pembiayaan yang belum optimal, serta pemerataan kualitas pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, peningkatan tata kelola pemerintahan, dan kebijakan yang tepat dari level strategis hingga operasional," ujar Menko AHY.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terkait dengan aspek fisik, tetapi juga mencakup keberlanjutan yang harus memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Menko AHY juga menekankan pentingnya mencegah kebocoran dalam pembiayaan dan meningkatkan efisiensi proyek. Untuk itu, ia mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Semua ini, menurutnya, perlu didukung dengan regulasi yang jelas dan kebijakan yang terukur.

“Pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas hanya bisa tercapai jika kita memiliki sistem manajemen yang baik, baik dari sisi anggaran, regulasi, maupun koordinasi antar lembaga,” ujar Menko AHY menutup pidatonya.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menekankan bahwa pembangunan nasional bersifat lintas sektoral dan tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu institusi. Oleh karena itu, setiap lembaga pemerintah dan badan usaha perlu menerapkan MPRN untuk memastikan penyelesaian masalah pembangunan yang lebih cepat dan efisien.

“Pembangunan tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah. MPRN adalah kunci untuk mengatasi isu-isu yang kompleks dan beragam di lapangan,” ujar Yusuf Ateh.

Dengan mengimplementasikan MPRN secara menyeluruh, diharapkan dapat terwujud pembangunan yang lebih efisien dan terarah. Menko AHY berharap penerapan sistem manajemen risiko dapat memperkuat infrastruktur, meningkatkan kolaborasi antar lembaga, dan memastikan kelancaran proyek pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.