BPTJ Alihkan Pengelolaan Layanan Angkutan Umum ke Pemkot Bogor: Ini Dampaknya

Jakarta, InfoPublik – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan mengalihkan pengelolaan layanan angkutan umum dengan skema buy the service (BTS) kepada Pemerintah Kota Bogor. Pengalihan itu ditandai dengan penandatanganan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Angkutan BPTJ, Solihin Purwantara, dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra.

Plt Direktur Angkutan BPTJ, Solihin Purwantara, menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perhubungan Kota Bogor atas kerja sama yang luar biasa selama lebih dari tiga tahun. "Kami sangat mengapresiasi dukungan Dinas Perhubungan Kota Bogor. Tantangan di lapangan tidak mungkin kami hadapi sendiri tanpa peran luar biasa dari Walikota dan Dishub Kota Bogor," ungkap Solihin, Sabtu (9/11/2024).

Solihin menyoroti komitmen Pemkot Bogor dalam pengelolaan BTS, menyebut Kota Bogor sebagai leader layanan BTS di Jabodetabek dan ikon pengelolaan trayek BTS terintegrasi di Bodebek. “Kami juga mengapresiasi langkah besar dari Walikota dan Kadishub untuk menyediakan layanan angkutan umum massal secara mandiri,” tambahnya.

Solihin menegaskan bahwa pengelolaan angkutan umum massal di perkotaan akan didorong oleh PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. BPTJ juga akan menyusun buku pedoman tentang pengelolaan, perencanaan, dan monitoring layanan BTS untuk membantu pemerintah daerah.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, menyatakan perlunya harmonisasi antara kebijakan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri dalam masa transisi ini. "Tantangan utama kami adalah menyediakan pembiayaan untuk subsidi angkutan. Saat ini, subsidi yang ada di Permendagri hanya mencakup kemiskinan dan pendidikan. Kami masih mencoba menyesuaikan pos anggaran untuk subsidi angkutan," jelas Marse.

Marse menyambut baik penyusunan pedoman BPTJ yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah. Ia juga memaparkan rencana untuk mendukung BTS ke depan, termasuk mengeksplorasi konsep swastanisasi. “Kami ingin konsep swastanisasi ini tidak membebani investor. Harapannya, program ini berjalan tanpa campur tangan finansial dari pemerintah daerah, tetapi dengan aturan yang dipantau,” katanya.

Evaluasi Layanan BISKITA Trans Pakuan

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas angkutan umum massal untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik, termasuk layanan BISKITA Trans Pakuan di Bogor. Diluncurkan pada 2 November 2021, BISKITA Trans Pakuan kini melayani empat koridor dengan 49 armada. Sejak resmi berbayar pada 20 Mei 2023, tarif yang dikenakan sebesar Rp4.000, dengan tarif khusus bagi pelajar, lansia, dan disabilitas sebesar Rp2.000 sejak 18 September 2023.

Pertumbuhan penumpang dari September 2023 hingga September 2024 menunjukkan tren positif. Koridor 1 mengalami peningkatan 18,33 persen, dari 69.920 menjadi 82.736 penumpang. Koridor 2 tumbuh 27,18 persen, dari 100.326 menjadi 127.590 penumpang. Koridor 5 naik 16,52 persen, dari 54.442 menjadi 63.436 penumpang, sementara Koridor 6 melonjak 48,25 persen, dari 20.068 menjadi 29.750 penumpang.

Load factor (LF) juga menunjukkan kinerja yang baik pada September 2024. Koridor 1 mencatat LF 65,23 persen, Koridor 2 bahkan melampaui target dengan 111,89 persen, Koridor 5 mencapai 49,67 persen, dan Koridor 6 sebesar 23,65 persen.