Kementerian PU Percepat Infrastruktur Ketahanan Pangan dan Pendidikan

Jakarta, InfoPublik — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat langkah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan Asta-Cita, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian PU telah menyiapkan program Quick Wins infrastruktur yang dirancang secara sistematis dan terpadu.

Dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 yang berlangsung di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, pada Jumat (8/11/2024), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti pentingnya sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.

“Tanggung jawab kita adalah mempersiapkan generasi penerus yang lebih baik. Indonesia hanya bisa maju dengan human capital yang unggul, dan itu memerlukan kesiapan infrastruktur sebagai penunjang utama menuju kemakmuran,” ujar Menko AHY dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik.

Mendukung pernyataan Menko AHY, Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa Quick Wins yang menjadi fokus utama meliputi dua hal: mendukung ketahanan pangan dan program Wajib Belajar 13 Tahun.

“Kami mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan dan peresmian bendungan serta jaringan irigasi, termasuk pembangunan jalan dan jembatan menuju sentra pangan seperti di Food Estate Kalimantan Tengah (Kalteng), Merauke Papua Selatan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk program Wajib Belajar 13 Tahun, kami menargetkan pembangunan atau renovasi 11.420 unit sekolah, mulai dari TK hingga SMA/SMK, SLB, dan madrasah,” jelas Dody.

Selain mendukung ketahanan pangan dan pendidikan, Kementerian PU juga menyiapkan Quick Wins untuk infrastruktur unggulan, termasuk pembangunan Giant Sea Wall atau NCICD (National Capital Integrated Coastal Development), infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), dan berbagai sarana publik seperti pasar rakyat, fasilitas air minum, sanitasi, pengelolaan limbah, sarana kesehatan, dan fasilitas olahraga.

Dalam pembukaan Rakorbangwil 2024, Menteri Dody menguraikan tiga strategi yang akan menjadi dasar penyusunan program infrastruktur Kementerian PU Tahun Anggaran 2026. Pertama, mengikuti arahan Presiden Prabowo yang berfokus pada swasembada pangan dan pemerataan wilayah. Kedua, mengoptimalkan infrastruktur yang telah dibangun agar segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Ketiga, memperkuat kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Yudha Mediawan, menjelaskan bahwa Rakorbangwil PU Tahun 2024 adalah langkah awal untuk persiapan program infrastruktur PU Tahun Anggaran 2026. “Kami akan melakukan verifikasi dan validasi kesiapan kawasan prioritas serta kebutuhan programnya,” kata Yudha.

Rakorbangwil PU 2024 akan dilanjutkan dengan sesi Desk Provinsi pada 18–22 November 2024, yang diadakan secara luring dan daring. Desk Provinsi ini akan melibatkan perwakilan kementerian/lembaga, Bappeda/Bappelitbangda provinsi, serta unit teknis di Kementerian PU. Tujuannya adalah untuk menyeleksi dan memprioritaskan program yang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Asta-Cita, serta Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.