"Kementerian PKP Gandeng REI untuk Wujudkan Program 3 Juta Rumah Layak Huni

: Menteri PKP Maruarar Sirait saat bertemu para anggota Realestat Indonesia (REI) Plus guna membahas Program Pembangunan 3 Juta Rumah untuk Rakyat/Foto : Humas Kementerian PKP/RIstyan Mega Putra


Oleh Farizzy Adhy Rachman, Sabtu, 9 November 2024 | 06:43 WIB - Redaktur: Untung S - 179


Jakarta, InfoPublik – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengajak para pengembang yang tergabung dalam REI Plus, kelompok pengembang dari Realestat Indonesia (REI), serta para senior REI untuk membahas strategi bersama dalam mewujudkan target ambisius Program Pembangunan 3 Juta Rumah untuk Rakyat.

Dukungan REI diharapkan dapat memperkuat upaya Kementerian PKP dalam mencapai target tahunan pembangunan 3 juta rumah layak huni, yang ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai salah satu prioritas nasional.

Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, pada Jumat (8/11/2024), Menteri Maruarar Sirait mengungkapkan optimisme atas peran besar yang dapat dimainkan REI dalam proyek besar ini. “REI sudah sangat berpengalaman dalam membangun rumah untuk rakyat. Kami yakin dengan dukungan REI, Program 3 Juta Rumah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik.

Maruarar menekankan bahwa untuk mencapai target sebesar ini, Kementerian PKP memerlukan kolaborasi erat dengan para pelaku industri perumahan, termasuk pengembang, perbankan, dan sektor swasta. “Kami berharap mendapatkan masukan dari para pelaku yang sudah berpengalaman di sektor ini. Dukungan dari para pengembang sangat penting, terutama dalam aspek teknis dan finansial untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga memaparkan rencana restrukturisasi organisasi di kementeriannya agar lebih optimal dalam menangani pembangunan di berbagai wilayah, baik perdesaan maupun perkotaan. Ia mengundang masukan dari REI dan para seniornya terkait struktur organisasi Kementerian PKP guna memastikan target pembangunan dapat tercapai secara efisien. “Sekarang bukan waktunya belajar lagi, kita harus membangun rumah dengan cepat, efisien, dan transparan,” tegas Maruarar.

Selain infrastruktur perumahan, Maruarar menyoroti pentingnya penyediaan rumah layak bagi rakyat kecil, termasuk prajurit TNI dan anggota berpangkat rendah yang kerap menghadapi kesulitan memiliki rumah setelah pensiun. “Saya ingin rakyat kecil memiliki rumah, begitu pula anggota TNI berpangkat rendah. Jangan sampai mereka harus meninggalkan rumah setelah pensiun karena tidak punya tempat tinggal sendiri,” ucap Maruarar.

Maruarar juga menyampaikan bahwa Kementerian PKP akan memaksimalkan penggunaan kanal informasi yang tersedia untuk mengedukasi masyarakat tentang berbagai program perumahan yang dapat dimanfaatkan.

Pertemuan ini menandai langkah penting dalam sinergi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mewujudkan program perumahan yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat penyediaan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat dari kalangan menengah ke bawah.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum REI Joko Suranto, serta mantan Ketua Umum REI seperti Enggartiasto Lukita, Soelaeman Soemawinata, dan Paulus Totok Lusida, bersama dengan para pengurus REI lainnya.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Rabu, 13 November 2024 | 05:55 WIB
Penataan Struktur Kabinet Merah Putih untuk Percepat Pelayanan Publik
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Rabu, 13 November 2024 | 05:45 WIB
Transformasi Kementerian Transmigrasi Didukung Penuh Kementerian PANRB
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Rabu, 13 November 2024 | 05:43 WIB
Kementerian PKP Siapkan Relokasi untuk Korban Erupsi Gunung Lewotobi di NTT
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Selasa, 12 November 2024 | 12:41 WIB
Perbaikan Jalan Daerah di Bali Meningkatkan Konektivitas dan Ekonomi Lokal
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Selasa, 12 November 2024 | 12:19 WIB
Selesai November 2024, Menko AHY dan Menteri PU Dody Tinjau Bendungan Sidan Bali