12 Program Prioritas Kemenkop: Dorong Swasembada Pangan dan Industrialisasi Berbasis Koperasi

Jakarta, InfoPublik - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Budi Arie Setiadi, memaparkan 12 program prioritas yang akan dilaksanakan pada 2025. Program-program ini diharapkan dapat memperkuat peran koperasi dalam mendukung Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam hal swasembada pangan, pengembangan industri agromaritim berbasis koperasi, dan industrialisasi hilirisasi.

Koperasi dikatakannya memiliki peranan strategis dalam mencapai tujuan-tujuan besar pemerintah. Salah satu fokus utama adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan untuk pemenuhan gizi, pencegahan stunting, serta pengentasan kemiskinan, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.

"Koperasi harus berperan aktif dalam menyediakan bahan pokok untuk program MBG," ujar Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (6/11/2024).

Ke-12 program prioritas yang disampaikan Menteri Koperasi mencakup berbagai sektor yang secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi rakyat. Program-program tersebut antara lain:

1. Supply Bahan Pokok untuk MBG: Koperasi berperan aktif dalam menyediakan kebutuhan bahan baku untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif.

2. Penyaluran Pupuk untuk Petani: Memutus rantai distribusi pupuk dan menyediakan pupuk murah melalui koperasi, untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

3. Penyaluran Beras Bersubsidi: Kerja sama dengan Bulog untuk memastikan kestabilan harga pangan dan ketersediaan beras bagi petani.

4. Penguatan Produksi Tekstil: Koperasi difokuskan untuk memproduksi pakaian anak-anak usia 0-12 tahun, guna memenuhi kebutuhan domestik.

5. Supply Bahan Baku Perumahan: Mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat dengan melibatkan koperasi dalam pengadaan bahan baku perumahan.

6. Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang dengan pengelolaan sumur minyak rakyat oleh koperasi.

7. Produksi Minyak untuk Rakyat: Hilirisasi industri sawit melalui koperasi, dengan produksi minyak berkualitas untuk masyarakat.

8. Produksi Energi Biomassa: Koperasi didorong untuk memperhatikan keberlanjutan lingkungan dengan fokus pada produksi energi biomassa.

9. Supply Susu Nasional: Mendukung program MBG dan memperkuat perekonomian peternak sapi dengan koperasi sebagai penghubung utama dalam supply susu.

10. Pengembangan Koperasi Ojek Online: Memfasilitasi pengembangan koperasi bagi pekerja ojek online, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

11. Revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD): Mengaktifkan kembali KUD yang ada dan mengembangkan KUD eksisting agar lebih berdaya saing.

12. Penghapusan Buku dan Hapus Tagih Kredit Usaha Tani (KUT): Memberikan ruang yang lebih baik bagi petani dengan penghapusan hutang dalam program KUT.

Selain 12 program prioritas tersebut, Menteri Koperasi juga menekankan pentingnya digitalisasi untuk memperluas akses dan meningkatkan efisiensi operasional koperasi. "Digitalisasi akan memungkinkan koperasi menjangkau lebih banyak anggota dan menjadi lebih transparan," ujar Budi.

Rebranding koperasi juga menjadi agenda penting untuk menarik minat generasi muda, khususnya Generasi Z dan Millenial. Menurut Budi, koperasi harus bertransformasi agar dapat lebih relevan dengan kebutuhan dan minat generasi muda yang lebih melek teknologi.

Selain itu, penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam koperasi juga akan dilakukan melalui program upskilling dan reskilling untuk meningkatkan kompetensi anggota koperasi. Hal ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem koperasi, sehingga koperasi dapat lebih berdaya saing di era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VI DPR RI, Hj. Anggia Erma Rini, juga menegaskan pentingnya peran koperasi dalam perekonomian nasional. "Koperasi memiliki peranan yang sangat besar dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan, sesuai dengan amanat UUD Pasal 33," ungkap Anggia.

Ia juga mengingatkan bahwa meskipun koperasi sering dianggap kecil, kontribusinya terhadap perekonomian nasional sangat signifikan. Oleh karena itu, dengan adanya berbagai program prioritas ini, koperasi diharapkan dapat semakin menguatkan peranannya dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi rakyat.

Dengan langkah-langkah yang terstruktur dan berbagai program prioritas ini, Kementerian Koperasi berupaya mewujudkan koperasi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan memiliki dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan.