Kementerian PANRB Rancang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional untuk 2025-2045

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah merancang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 sebagai panduan strategis untuk mengubah birokrasi Indonesia menjadi lembaga yang lebih kolaboratif, berkemampuan, dan berintegritas.

Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, saat menyampaikan pidato pada konferensi internasional yang diadakan oleh The Asian Association for Public Administration (AAPA), Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA), Asian Group of Public Administration (AGPA), dan Indonesian Association for Public Administration (IAPA) 2024 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada Selasa (5/11/2024) malam.

Erwan menyebut bahwa rencana ini dipersiapkan untuk menghadapi tantangan era yang ditandai dengan perubahan cepat dan situasi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity), yang membuat lingkungan kerja semakin kompleks dan sulit diprediksi. "Visi kami adalah membangun birokrasi yang melayani masyarakat di semua aspek kehidupan dan mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik pada Kamis (7/11/2024).

Konferensi internasional ini menjadi kesempatan bagi Kementerian PANRB untuk mendapatkan masukan dari akademisi dan pakar lintas sektor guna menyusun kebijakan yang berbasis bukti untuk GDRBN 2025-2045. Erwan berharap pertemuan ini dapat menghasilkan ide-ide baru yang mendukung kebijakan birokrasi yang responsif dan efisien.

Dalam pidatonya, Erwan menjelaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang menyeluruh untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan warga negara. Kepala Negara juga mendorong penguatan penegakan hukum untuk mengatasi korupsi dan meningkatkan pengawasan agar dapat mencegah penyalahgunaan anggaran.

Kementerian PANRB saat ini menerapkan double-track reformasi birokrasi. Track pertama difokuskan pada peningkatan tata kelola internal pemerintahan, sementara track kedua, atau reformasi birokrasi tematik, diarahkan untuk menyelesaikan tantangan eksternal yang berdampak langsung pada masyarakat, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Deputi Kementerian PANRB itu juga menyampaikan inisiatif perubahan paradigma manajemen kinerja, dari yang sebelumnya berorientasi pada input (berapa besar anggaran yang disalurkan) menjadi berorientasi pada hasil, sesuai arahan Presiden agar penggunaan anggaran menjadi lebih efisien. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang telah diterapkan, akan diperkuat melalui kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) guna memastikan pengukuran hasil yang lebih efektif dan efisien.

"SAKP akan memfasilitasi penyelarasan kinerja antar-lembaga dan mendukung visi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan mewajibkan kementerian dan lembaga menetapkan indikator kinerja yang mendukung prioritas nasional," tambah Erwan.

Indonesia juga sedang memperkuat reformasi birokrasi digital melalui platform Government Technology (Gov-Tech), yakni INA Digital, yang bertugas mengintegrasikan ekosistem digital pemerintah. Langkah ini akan diperkuat dengan pembangunan infrastruktur digital publik, seperti digital ID, platform data sharing, dan sistem pembayaran digital yang mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan.

Konferensi AAPA-EROPA-AGPA-IAPA 2024 ini digelar sebagai platform kolaboratif untuk membahas solusi pembangunan berkelanjutan bagi negara berkembang. Dengan tema “Towards World Class Bureaucracy,” konferensi ini berlangsung hingga 7 November 2024 dan diharapkan menghasilkan kontribusi konkret terhadap perkembangan administrasi publik di Asia serta solusi bagi pembangunan yang berkelanjutan.