Gerakan Gotong Royong, Pemerintah Bangun 250 Rumah Gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

: Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan Groundbreaking Pembangunan Rumah Gratis dan meluncurkan Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah di Tanggerang, Banten/Foto : Humas Kementerian PKP/Ristyan Mega Putra


Oleh Farizzy Adhy Rachman, Jumat, 1 November 2024 | 17:02 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 114


Jakarta, InfoPublik - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meluncurkan Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat.

Pencanangannya ditandai dengan groundbreaking pembangunan rumah gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berasal dari sumbangan pihak swasta di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

Gerakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan rumah bagi MBR dengan pendekatan gotong royong dan kerja sama lintas sektor. Pembangunan rumah gratis bagi MBR ini dilakukan di atas lahan seluas 2,5 hektare (ha), yang sebagian lahannya dihibahkan oleh PT Bumi Samboro Sukses, milik Maruarar sendiri.  

"Tanah ini sebagian milik saya, sebagian milik perusahaan. Sebagai Menteri, saya ingin memberikan contoh nyata gotong royong dalam aksi,” ujar Maruarar.

Sebanyak 250 unit rumah dengan tipe 60/36 akan dibangun untuk MBR yang membutuhkan, khususnya untuk guru, anggota TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN) berpangkat rendah, pekerja milenial dengan penghasilan terbatas, serta masyarakat kecil dengan penghasilan tidak tetap. Selain perumahan, kawasan ini akan dilengkapi dengan fasilitas pendidikan dan tempat ibadah.

“Seleksi penerima harus dilakukan dengan ketat dan berdasarkan kriteria yang jelas, karena pastinya peminatnya akan sangat banyak,” tegasnya.

Maruarar menyebut lokasi perumahan ini juga akan menjadi contoh pertama dari gerakan gotong royong dalam pembangunan perumahan MBR, mengingat lokasinya yang strategis dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta.

Menteri PKP mengapresiasi dukungan berbagai pengembang dan perusahaan besar yang telah bergabung dalam proyek ini, seperti Agung Sedayu Group, Adaro Energy, Barito Pacific, Sinar Mas, dan Harum Energy. “Sudah ada juga yang menawarkan lahan di Palangkaraya dan Kalimantan Barat untuk pembangunan rumah ini,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, CEO Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), menyampaikan komitmen perusahaannya untuk mendukung program pemerintah ini. Menurut Aguan, Agung Sedayu Group telah berkontribusi membangun sekitar 6.800 rumah untuk rakyat kecil dan siap untuk memperluas kontribusi melalui gerakan ini.

“Kami berharap pengusaha lain juga akan terlibat dan membantu membangun rumah untuk mereka yang kurang beruntung,” ujar Aguan.

Aguan menjelaskan bahwa pembangunan rumah gratis ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Dengan alokasi dana CSR sekitar Rp60 miliar per tahun, Agung Sedayu Group berencana membangun 10.000 rumah tambahan pada 2025, yang diharapkan dapat mengurangi beban Kementerian PKP dalam mencapai target perumahan MBR.

“Dana pembangunan untuk rumah rakyat ini berasal dari CSR kami, dan kami sudah alokasikan sekitar Rp60 miliar tiap tahun untuk itu,” pungkas Aguan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, CEO Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma, dan Dirut Bank BTN Nixon LP Napitupulu.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Dian Thenniarti
  • Jumat, 1 November 2024 | 16:48 WIB
Garuda Operasikan Penerbangan dari Halim Menuju Surabaya, Medan dan Padang
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Jumat, 1 November 2024 | 15:00 WIB
Dukung Swasembada Pangan, Pemerintah Genjot Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Jumat, 1 November 2024 | 13:44 WIB
Bakamla RI dan 1st Marine Logistics Group AS Perkuat Sinergi untuk Keamanan Maritim
  • Oleh Dian Thenniarti
  • Jumat, 1 November 2024 | 13:42 WIB
Menteri PPPA Dorong Perempuan Berdaya lewat Ekonomi Syariah Berkelanjutan
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Jumat, 1 November 2024 | 13:37 WIB
Menaker dan Mendagri Bahas Strategi Atasi PHK dan Penetapan Upah Minimum 2025