- Oleh Wandi
- Jumat, 1 November 2024 | 05:44 WIB
: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers kepada awak media di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico
Oleh Untung Sutomo, Kamis, 31 Oktober 2024 | 19:31 WIB - Redaktur: Untung S - 192
Jakarta, InfoPublik – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat internal di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (31/10/2024), yang membahas langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian energi nasional serta memastikan subsidi energi tepat sasaran. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menekankan fokus utama rapat pada upaya peningkatan lifting minyak di 301 wilayah kerja yang tersebar di berbagai lokasi.
Menurut Bahlil, lifting minyak dalam negeri menjadi prioritas karena cadangan minyak yang tersebar di 301 wilayah tersebut masih menunggu Plan of Development (POD) untuk dimanfaatkan. “Saat ini cadangan minyak kita tersebar di 301 wilayah kerja, tetapi masih menunggu Plan of Development (POD). Kami akan mempercepat proses ini,” ujarnya kepada media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari BPMI Setpres.
Selain itu, Bahlil menyoroti program revitalisasi 4.500 sumur minyak idle well sebagai salah satu inisiatif utama Presiden Prabowo untuk mencapai kemandirian energi. Ia mengungkapkan bahwa langkah ini bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan sumur-sumur minyak yang tidak aktif. Guna mendukung kelancaran implementasi di lapangan, Presiden juga menginstruksikan Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan, Aris Marsudiyanto, untuk mengatasi hambatan-hambatan teknis.
“Kami meminta bantuan Pak Aris sebagai Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan untuk mempercepat implementasi jika terdapat kendala teknis di lapangan,” tambah Bahlil.
Rapat tersebut juga membahas strategi optimalisasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Bahlil, yang ditunjuk sebagai ketua tim penggodokan kebijakan ini, menyatakan bahwa pemerintah sedang menyusun formulasi subsidi energi yang lebih efisien dan akurat.
“Data harus akurat, subsidi harus benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai penerima subsidi adalah pihak yang tidak seharusnya,” tegas Bahlil.
Sebagai tindak lanjut, tim khusus akan bekerja untuk menyelesaikan rekomendasi kebijakan subsidi yang efisien dan akan melaporkannya kepada Presiden sebagai bahan referensi pengambilan keputusan. “Setelah tim ini selesai bekerja, kami akan melapor kepada Presiden untuk menentukan langkah selanjutnya,” tutupnya.