- Oleh Farizzy Adhy Rachman
- Senin, 25 November 2024 | 15:55 WIB
: Menaker Yassierli saat menandatangani pakta integritas para pejabat tinggi dan pengelola keuangan Kemnaker yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) di Jakarta, Rabu (30/10/2024)/Foto : Humas Kemnaker
Oleh Farizzy Adhy Rachman, Kamis, 31 Oktober 2024 | 18:15 WIB - Redaktur: Untung S - 261
Jakarta, InfoPublik – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), termasuk dirinya, untuk meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas.
Hal itu disampaikan Yassierli usai penandatanganan pakta integritas oleh para pejabat tinggi dan pengelola keuangan Kemnaker yang digelar Inspektorat Jenderal (Itjen) di Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Yassierli menekankan bahwa peningkatan integritas merupakan kewajiban seluruh aparatur negara dalam menjalankan tugas pemerintahan. Langkah ini, menurutnya, bertujuan agar Kemnaker dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2024. “Kami ingin Kemnaker kembali meraih opini WTP sebagai bukti proses akuntabilitas yang telah dijalankan dengan baik,” ujar Yassierli dalam siaran pers yang diterima InfoPublik, Kamis (31/10/2024).
Untuk mempertahankan opini WTP, Yassierli mengingatkan bahwa seluruh laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Hal ini didukung oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemnaker, Roni Dwi Susanto, yang menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan harus akurat dan sesuai standar yang berlaku.
Selain komitmen pada pelaporan keuangan, Yassierli juga meminta seluruh pejabat di Kemnaker untuk mematuhi ketentuan hukum dalam pengelolaan keuangan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya menjaga integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Menaker juga menugaskan Wakil Menaker Immanuel Ebenezer untuk memperkuat Sistem Pengendalian Internal (SPI), termasuk melakukan re-evaluasi Barang Milik Negara (BMN) di setiap satuan kerja. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan aset negara.
Yassierli mengingatkan pentingnya berhati-hati dalam berkomunikasi melalui media sosial dan menanggapi pengaduan masyarakat dengan baik. “Komunikasi digital saat ini merupakan interaksi dua arah yang harus diperhatikan dengan serius,” ujarnya.
Menutup arahannya, Yassierli mengajak seluruh pejabat Kemnaker untuk berkomitmen menjaga integritas dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan. “Mari kita jaga keuangan dengan hati-hati dan bersama-sama meningkatkan integritas,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, Menaker Yassierli optimis bahwa Kemnaker dapat mempertahankan opini WTP serta mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, sejalan dengan amanat pemerintah dalam meningkatkan integritas ASN di seluruh jajaran kementerian.