- Oleh Wandi
- Kamis, 26 Desember 2024 | 12:55 WIB
: Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta pada Selasa (29/10/2024)/Foto : Biro Komunikasi Publik Kementerian PU
Oleh Farizzy Adhy Rachman, Selasa, 29 Oktober 2024 | 20:49 WIB - Redaktur: Untung S - 261
Jakarta, InfoPublik – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan tugas dan fokus utama Kementerian PU dalam mendukung visi dan misi Presiden Prabowo Subianto, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2020. Hal ini disampaikan Dody saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Raker itu menjadi ajang perkenalan serta pemaparan tugas Kementerian PU, sekaligus mempererat koordinasi antara Kementerian PU dan Komisi V DPR RI. “Kementerian PU menjalankan tugas sesuai Perpres, dengan pengecualian di bidang perumahan dan permukiman yang kini di bawah kewenangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sesuai Perpres No. 139 Tahun 2024,” ujar Dody dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik.
Dody juga memaparkan struktur organisasi Kementerian PU, yang terdiri dari Menteri, Wakil Menteri (Wamen), serta beberapa Direktorat Jenderal (Ditjen) yang menangani berbagai aspek, termasuk pengelolaan sumber daya air, jalan nasional, air minum, dan konstruksi. Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk menyelaraskan organisasi Kementerian PU dalam periode 2025-2029.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyambut positif kehadiran mitra kerja dalam rapat perdana ini. Lasarus berharap tercipta sinergi yang erat untuk mendukung program kabinet 2024-2029. “DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kami berharap kerja sama ini terus terjaga, saling mengingatkan dalam menjalankan aturan sesuai ketentuan,” kata Lasarus.
Rapat tersebut menghasilkan beberapa poin kolaborasi, termasuk peningkatan sinergi dalam pelaksanaan tugas serta percepatan perubahan organisasi Kementerian PU sesuai nomenklatur baru. Komisi V juga mengharapkan kehadiran aktif pejabat Kementerian PU dalam kunjungan kerja dan pengawasan lapangan, serta keterlibatan penuh dalam pembahasan anggaran yang terbuka dan transparan. Rapat kerja lanjutan akan digelar untuk memperkuat pembahasan program mendatang.
“Kami mengapresiasi dukungan dan masukan dari Komisi V DPR RI. Kami siap menindaklanjuti semua kesepakatan ini dan berharap kerja sama yang produktif,” ungkap Menteri PU Dody.
Rapat dihadiri oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian PU, serta perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan, dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
