Kementerian PANRB Percepat Aksesi Indonesia ke OECD dengan Fokus pada Pelayanan Publik

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mempercepat persiapan aksesi Indonesia sebagai anggota Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). Salah satu fokus utama kementerian adalah menyelaraskan instrumen hukum terkait Pelayanan Publik, yaitu Human-Centered Public Administrative Services dan Public Sector Innovation.

Kementerian PANRB bekerja sama dengan sejumlah instansi, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Ombudsman, dan Peruri.

Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Ajib Rakhmawanto, menyampaikan bahwa Initial Memorandum (IM) terkait instrumen Declaration on Public Sector Innovation telah diajukan ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. "Instrumen ini akan sangat mempengaruhi jalannya proses aksesi Indonesia ke OECD," ungkapnya saat membuka pertemuan multistakeholder Human-Centered Public Administrative Services di Jakarta pada Kamis (24/10/2024).

Dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik, Ajib menekankan bahwa instrumen Human-Centered Public Administrative Services bertujuan untuk memastikan layanan publik berfokus pada kebutuhan masyarakat. "Rekomendasi ini dirancang untuk memberikan layanan administrasi publik yang andal dan dapat diakses oleh semua warga di berbagai sektor," jelasnya.

Lebih lanjut, Ajib menambahkan bahwa aksesi ke OECD akan membawa banyak manfaat bagi Indonesia, termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu negara keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Jika berhasil, Indonesia juga akan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang bergabung dengan OECD.

Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Phil. Gabriel Lele, optimis bahwa Indonesia dapat memenuhi semua syarat yang diperlukan. "Proses aksesi ke OECD adalah momentum penting bagi Indonesia untuk menata sistemnya menjadi lebih sistematis," katanya.

Kementerian PANRB sendiri ditunjuk sebagai penanggung jawab bidang Tata Kelola Publik dalam proses aksesi ke OECD, bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Ombudsman. Mereka bertugas menyusun Initial Memorandum, memetakan instrumen hukum OECD, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh OECD.