Indonesia Percepat Aksesi OECD dengan Peluncuran Portal Digital Koordinasi

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Indonesia terus mempercepat langkah dalam proses menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Salah satu upaya penting adalah peluncuran Portal Aksesi OECD, platform digital yang digunakan oleh Tim Nasional OECD untuk mengoordinasikan proses aksesi dan memenuhi target dari berbagai sektor.

Dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, menjelaskan bahwa tim ini terdiri dari 64 kementerian dan lembaga, yang dibagi ke dalam 26 komite.

"Portal Aksesi OECD akan menjadi sistem digital yang memonitor dan mempercepat proses aksesi Indonesia. Proses ini memerlukan total football diplomacy karena Indonesia harus diterima secara konsensus," ujar Airlangga dalam Rakor Tim Nasional OECD & Peluncuran Portal Aksesi OECD di Jakarta pada Kamis (3/10/2024).

Portal ini diluncurkan oleh Menko Airlangga bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Pahala Mansury, dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. Platform ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mempercepat proses aksesi, yang diperkirakan akan memakan waktu hingga tiga tahun.

Indonesia merupakan negara pertama di ASEAN yang mendaftar sebagai anggota penuh OECD. Airlangga berharap proses aksesi ini dapat memperkuat perekonomian Indonesia dan menyamakan standar kebijakan nasional dengan negara-negara anggota OECD.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Nasional OECD, menjelaskan bahwa aksesi ini mencakup perbaikan struktural pada berbagai instrumen OECD. Ia menegaskan bahwa proses ini melibatkan seluruh kementerian dan lembaga, sehingga penting bagi mereka untuk memiliki rasa kepemilikan dalam menjalankan aksesi ini.

"Kita melakukan ini untuk memperbaiki negara kita sendiri dan memenuhi persyaratan menjadi anggota OECD. Menjadi anggota OECD adalah hasil akhir dari upaya yang kita lakukan," ujar Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa aksesi ini merupakan momentum penting bagi Indonesia. "Jika Indonesia berhasil menjadi anggota OECD, kita akan setara dengan negara-negara maju di dunia. Namun, aksesi ini tidak mudah, sehingga diperlukan total football diplomacy dan rasa kepemilikan dalam prosesnya," ucapnya.

Kementerian PANRB saat ini tengah mengembangkan instrumen World Class Bureaucracy (WCB) yang akan mengidentifikasi kesenjangan antara birokrasi Indonesia dan standar internasional, termasuk standar OECD. Anas menegaskan bahwa aksesi ini akan mendorong komitmen pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan dengan standar negara maju.

Dengan aksesi itu, Indonesia berharap dapat memperkuat posisinya di kancah global, memperbaiki tata kelola publik, serta mewujudkan reformasi birokrasi yang sesuai dengan standar internasional.