- Oleh Wahyu Sudoyo
- Kamis, 19 Desember 2024 | 20:26 WIB
: Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (kiri) bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi (tengah) dan Sekjen Kominfo Mira Tayyiba (kanan) (Humas Kominfo)
Oleh Wahyu Sudoyo, Rabu, 18 September 2024 | 10:17 WIB - Redaktur: Untung S - 231
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam mendukung penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui acara Temu Bisnis Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahap VIII, yang digelar pada 17-18 September 2024 di ICE BSD, Provinsi Banten. Target komitmen belanja PDN dalam acara ini ditetapkan sebesar Rp186 triliun, yang jika tercapai, akan membawa total realisasi belanja PDN tahun 2024 melampaui Rp600 triliun.
“Jika target belanja PDN pada Temu Bisnis Tahap VIII ini tercapai, maka total realisasi belanja produk dalam negeri akan lebih dari Rp600 triliun, melampaui target awal sebesar Rp500 triliun,” ungkap Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bidang Sosial, Ekonomi, & Budaya, Wijaya Kusumawardhana, dalam keterangannya pada acara tersebut, Selasa (17/9/2024).
Menurut Wijaya, peningkatan belanja PDN selama ini merupakan hasil sinergi antara berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga dan BUMN, yang terus mendorong perkembangan industri dalam negeri. Tren peningkatan ini terlihat sejak 2022, dengan realisasi belanja PDN pada tahun 2023 yang bahkan melampaui komitmen awal, mencapai 106 persen dibandingkan target 87 persen pada 2022.
“Pada tahun 2024, realisasi belanja PDN hingga 13 September sudah mencapai 52 persen, dengan target akhir tahun mencapai 95 persen dari total anggaran belanja,” kata Wijaya.
Ia menambahkan bahwa realisasi belanja PDN ini berdampak signifikan pada perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja, sehingga komitmen untuk melanjutkan belanja PDN harus terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.
Enam Kunci Keberlanjutan Aksi Afirmasi Belanja PDN
Wijaya juga memaparkan enam kunci keberlanjutan aksi afirmasi belanja PDN yang harus diakselerasi, antara lain kewajiban prioritas belanja PDN, kewajiban prioritas belanja UMKM dan Koperasi, perluasan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), akselerasi transformasi digital dalam pengadaan, serta penguatan dasar hukum melalui Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.
Dukungan Pemerintah untuk Produk Lokal
Sekjen Kominfo, Mira Tayyiba, turut mengungkapkan bahwa total anggaran sebesar Rp186 triliun telah diidentifikasi untuk pengadaan produk lokal melalui kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha nasional. Hingga saat ini, realisasi belanja produk dalam negeri sudah mencapai Rp436,74 triliun dari target Rp778,37 triliun pada tahun 2024.
“Melalui Temu Bisnis ini, kami berharap potensi kerja sama baru dapat meningkatkan realisasi belanja produk dalam negeri hingga Rp186 triliun,” jelas Mira.
Temu Bisnis P3DN Tahap VIII ini juga menghadirkan sesi diskusi strategis yang membahas implementasi Kartu Kredit Indonesia untuk efisiensi belanja negara, penggunaan produk lokal dalam belanja pemerintah, serta pemberdayaan pelaku usaha digital.
“Diskusi ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam mendorong inovasi, kemudahan transaksi, dan pemanfaatan teknologi digital di era transformasi digital,” tutup Mira Tayyiba.