Dukung Pengembangan DOB, PUPR Bangun Rusun ASN di Papua

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan siap mendukung pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua melalui pembangunan beberapa infrastruktur, termasuk hunian vertikal dan rumah khusus untuk pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian PUPR Edy Juharsyah mewakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) PUPR Mohammad Zainal Fatah pada acara “Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Dalam Rangka Mendukung DOB Papua" di Gedung Utama Kampus Kementerian PUPR, Jakarta pada Jumat (30/8/2024)

“Kami siap melaksanakan pembangunan infrastruktur Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus) ASN Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pembangunan Rumah Susun ASN Pemprov Papua Tengah,” ujar Edy Jurhansyah dalam keterangan yang diterima InfoPublik.

Edy menyebut, keputusan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dasar dan perumahan ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan strategis dan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan publik, otonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah papua. 

Bentuk komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong pembangunan dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya empat DOB di Papua, diputuskan untuk membentuk provinsi baru yaitu UU No. 29 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, UU No. 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, UU No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dan UU No. 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan. 

Berdasarkan data yang ada, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran kebutuhan DOB Papua sebesar Rp5.910,89 miliar, dengan rincian untuk Bidang Sumber Daya Air sebesar Rp580,83 miliar untuk peningkatan kapasitas intake pipa transmisi SPAM Regional, pembangunan air baku, serta pengendalian banjir dan pengaman Pantai, Bidang Jalan dan Jembatan Rp621,77 miliar untuk pembangunan prasarana jaringan jalan,

Selanjutnya anggaran juga dialokasikan kepada Bidang Cipta Karya Rp4.253,82 miliar untuk pembangunan kantor Gubernur, DPRD, MRP, pembangunan TPST, Optimalisasi TPA, pembangunan drainase, dan SPAM Regional dan Bidang Perumahan Rp454,47 miliar, untuk pembangunan rumah susun dan sarana prasarana, utilitas umum di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya, serta pembangunan rumah khusus di Provinsi Papua Selatan.

“Pembangunan hunian ini secara tidak langsung mendukung majunya Papua, karena rumah susun dan rumah khusus ini adalah bangunan gedung fungsi hunian yang nantinya akan dimanfaatkan oleh ASN yang bertugas di DOB Papua. Diharapkan pembangunan hunian ini secara bertahap dapat selesai dan dioperasikan pada bulan Juli 2025,” ujarnya. 

Penandatanganan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Rusun dan Rumah Khusus di DOB Papua ini merupakan momentum yang bermakna sebagai garis start rekan-rekan semua dalam melaksanakan tanggung jawab menyediakan hunian yang layak bagi para ASN yang akan bekerja memajukan Papua.

Dukungan tersebut antara lain Rusun untuk ASN sebanyak dua tower setinggi tiga lantai dengan unit hunian total sebanyak 88 unit tipe 36 dan 50 unit rumah khusus tipe 70. Sedangkan di Provinsi Papua Tengah nantinya akan dibangun dua tower Rusun setinggi tiga lantai dengan 88 unit hunian tipe 36. 

Pada kesempatan itu, penandatanganan kontrak dilaksanakan secara langsung oleh Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Rusun dan Rumah Khusus Provinsi Papua Second Michal Sopranita Maria Elisabeth Worabai dengan perwakilan PT. Nindya Karya (Persero) dan PT. Djasa Uber Sakti Tbk disaksikan Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Tinggi Madya di Kementerian PUPR serta Penjabat (Pj) Gubernur. 

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perumahan PUPR Iwan Suprijanto menerangkan, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pihaknya siap membangun infrastruktur perumahan bagi masyarakat dan ASN di DOB Papua. 

“Pembangunan dari Papua akan tetap dilakukan agar pemerintahan DOB segera berlangsung. Kami juga berharap pemerintah provinsi menunjuk tim teknis untuk melakukan pendampingan terhadap proses Pembangunan di lapangan sehingga proses serah terima aset nantinya juga bisa dilaksanakan serta Ketika selesai bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik,” harapnya. 

Dalam pembangunan di Papua, rekan-rekan penyedia akan dihadapkan pada kondisi yang jauh berbeda dari yang ada di Jakarta, ataupun di Pulau Jawa. Kondisi cuaca, jalan yang ekstrim, keamanan, sumber daya air, listrik dan material yang terbatas. Sehingga penyedia jasa perlu merencanakan dan berstrategi yang baik agar terhindar dari risiko yang dapat mengganggu pencapaian target penyelesaian pekerjaan. Kegiatan Pembangunan infrastruktur perumahan ini dapat bermanfaat dan menjadi sarana untuk mewujudkan Papua yang lebih maju. 

“Satu hal yang penting bahwa DOB Papua bukan hanya sekedar ibu kota provinsi baru, tetapi juga menjadi wujud percepatan pembangunan di Papua untuk mensejahterakan rakyat Papua. Kementerian PUPR adalah tim yang menjadi ujung tombak pembangunan sejarah memajukan Papua," ujar Iwan. 

Turut hadir dalam kegiatan ini Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah, Pj Gubernur Papua Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Tengah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Selatan, 

Selain itu hadir juga, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Selatan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Para Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Ditjen Perumahan, Dirut PT. Nindya Karya (Persero), Dirut  PT. Djasa Uber Sakti Tbk, Kepala BP2P Papua I, Kepala Satker Penyediaan Perumahan Papua, PPK Rusun dan Rumah Khusus Papua.