Menteri ATR/BPN AHY Berikan Predikat WTAB kepada 46 Satuan Kerja

Jakarta, InfoPublik – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menganugerahkan predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) kepada 46 satuan kerja daerah dalam sebuah acara di Jakarta, Selasa (20/8/2024). Penghargaan itu merupakan bagian dari upaya untuk mendukung pembangunan Zona Integritas Sistematis Lengkap Berkelanjutan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Predikat WTAB menjadi landasan penting menuju pencapaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada akhirnya, ATR/BPN dapat memberikan pelayanan publik yang semakin akuntabel, transparan, profesional, dan melayani," ungkap Menteri AHY dalam sambutannya.

Menteri AHY menekankan bahwa pencapaian Zona Integritas di instansi pemerintah bukan sekadar formalitas, tetapi harus didasari oleh komitmen kuat dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian di semua tingkat, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. "Zona Integritas tidak boleh hanya menjadi jargon semata. Kita memerlukan landasan yang kokoh untuk melaksanakan tugas dan pengabdian di mana pun kita berada," lanjutnya.

Dalam kesempatan ini, predikat WTAB diberikan kepada dua Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, yakni Aceh dan Kalimantan Timur, serta 44 Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota. Predikat ini juga merupakan bagian dari penilaian internal yang menjadi syarat pengusulan satuan kerja untuk meraih predikat WBK.

Menteri AHY mengakui bahwa implementasi Zona Integritas penuh tantangan. Oleh karena itu, ia memberikan apresiasi khusus kepada satuan kerja yang telah berhasil menghadirkan Zona Integritas di wilayahnya. "Saya berharap satuan kerja lainnya termotivasi oleh pencapaian ini. Selamat kepada para penerima penghargaan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto, menekankan bahwa satuan kerja yang mendapatkan predikat WTAB akan menjadi role model bagi satuan kerja lainnya. Proses menuju WTAB tidak dilakukan dalam waktu singkat, dan predikat ini harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.

"Tim Penilai bersama Tim Terpadu akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Setelah predikat WTAB diperoleh, jangan sampai terjadi penurunan kualitas. Kepala Kanwil dan Kepala Kantah harus bertanggung jawab untuk terus memperbaiki dan menjaga kualitas layanan kepada masyarakat," kata R.B. Agus Widjayanto.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto; serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Selain itu, hadir pula seluruh Kepala Kanwil BPN se-Indonesia dan sejumlah Kepala Kantah Kabupaten/Kota.