Evaluasi Program Tol Laut, Kemenko Marves Tekankan Perbaikan dan Keberlanjutan

Jakarta, InfoPublik – Dalam upaya mendorong keberlanjutan dan peningkatan efektivitas program Tol Laut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Tol Laut.

Rapat yang dipimpin Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW), Djoko Hartoyo, yang juga Sekretaris Tim Pelaksana Gugus Tugas Pengawasan Tol Laut digelar di Jakarta pada Senin (24/6/2024).

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Infopublik, Selasa (25/6/2024) pada rapat tersebut juga disampaikan data-data riil yang ditemui di lapangan agar Program Tol Laut dapat dievaluasi dan diperkuat lebih lanjut. Perpres 27/2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan yang diterbitkan juga menyatakan agar muatan balik bisa lebih banyak.

“Dan ke depannya kita tentu butuh exit policy yang lebih strategis. Bagaimana pelabuhan yang saat ini terlayani oleh Tol Laut bisa bergerak menjadi mandiri, mature, sehingga menarik swasta untuk masuk. Dan kita bisa pindah ke pelabuhan lain untuk dikembangkan,” jelas Djoko Hartoyo.

Beberapa kendala yang terungkap dalam rapat tersebut antara lain masih belum optimalnya pengendalian barang muatan setelah diturunkan di pelabuhan singgah untuk dibawa ke lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. Selain itu, aspek sosialisasi juga menjadi catatan penting karena masih banyak pelaku usaha yang belum mendapatkan informasi tentang program Tol Laut.

Selain itu, terdapat juga catatan terkait belum meratanya informasi mengenai jadwal kedatangan dan keberangkatan; rantai pasok UKM yang terlalu jauh dari pelabuhan simpul; minimnya fasilitas pergudangan dan reefer container; serta rendahnya muatan balik.

Menanggapi temuan-temuan di lapangan tersebut, Asdep Djoko menegaskan bahwa dalam waktu dekat Gugus Tugas akan menyampaikan laporan akhir kepada Presiden yang merekam perjalanan 10 tahun Program Tol Laut.

Laporan akhir ini akan menjadi pertimbangan Presiden untuk menetapkan apakah program Tol Laut akan dilanjutkan dengan sejumlah perbaikan, atau perlu dicari alternatif/skema baru untuk mendorong pembangunan ekonomi dan menekan disparitas di kawasan 3TP.

Rapat ini menjadi awal untuk menyusun exit policy. Ada beberapa hal yang perlu didiskusikan secara mendalam. Dan secara umum, kita mengevaluasi output dan outcome dari Program Tol Laut.

“Bila berkaca dari sisi urgensi sebagai hal terpenting, dimana ke depannya ada kebijakan food estate kelautan dan perikanan, juga kebijakan makan bergizi gratis untuk anak-anak, maka Program Tol Laut ini bisa menjadi salah satu alternatif,” pungkas Djoko.