Kemenko PMK Pastikan Keberlanjutan Program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk Perubahan Positif

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan komitmennya untuk memastikan keberlanjutan program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), apapun perubahan nomenklatur yang mungkin diterapkan di masa mendatang. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Warsito, dalam rapat evaluasi yang bertujuan memperkuat pusat perubahan GNRM pada Kamis (24/10/2024).

“Setiap peserta GNRM memiliki peran penting sebagai agen perubahan di lingkungan mereka. Dampak positif yang telah dihasilkan harus dijaga dan diteruskan,” ujar Warsito seperti dikutip InfoPublik pada Jumat (25/10/2024).

Warsito juga menekankan pentingnya pengelolaan administrasi yang akuntabel dan tepat waktu untuk mencegah permasalahan di kemudian hari. Dalam pertemuan tersebut, berbagai capaian positif dari implementasi GNRM di sejumlah daerah telah dilaporkan.

Sebagai contoh, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjalankan program pemberdayaan ekonomi di pesantren, seperti pelatihan pembuatan susu kurma, kerajinan bros, dan daur ulang limbah. Sementara itu, PP Muhammadiyah mengembangkan program Takmir Masjid Berdaya dan kampanye pemanfaatan media sosial yang positif. Di sisi lain, PGRI berhasil menyelenggarakan Kemah Bakti Gerakan Revolusi Mental 2024 di tiga lokasi strategis.

Warsito menjelaskan bahwa program-program ini merupakan bagian dari upaya Swakelola Penguatan Pusat Perubahan GNRM, yang bertujuan untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

“Evaluasi menyeluruh ini dilakukan untuk mengukur efektivitas setiap program dan memastikan dampaknya dapat terus dirasakan masyarakat,” tambah Warsito.

Rapat evaluasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat implementasi GNRM di berbagai daerah, dengan fokus khusus pada keberlanjutan program dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Ke depan, evaluasi lanjutan akan melibatkan organisasi masyarakat lainnya dan dilakukan pada waktu yang akan ditentukan kemudian, guna memastikan seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam upaya menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan.