Gunung Marapi Kembali Erupsi, Bandara Minangkabau Ditutup

: Sejumlah calon penumpang pesawat mengantre di loket maskapai penerbangan untuk mengambil pengembalian tiket di Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat (22/12/2023). PT Angkasa Pura II Bandara International Minangkabau (BIM) menutup sementara aktivitas penerbangan di bandara tersebut akibat terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Marapi. ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi/tom.


Oleh Dian Thenniarti, Jumat, 19 Januari 2024 | 21:15 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 157


Jakarta, InfoPublik - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menutup sementara operasional Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Sumatera Barat.

Hal itu sebagai dampak aktivitas Gunung Marapi yang pada hari ini, Jumat (19/1) kembali mengeluarkan abu vulkanik, terlihat melalui hasil positif pada paper test yang dilakukan pada pukul 13:00 - 14:00 WIB oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang. Penutupan operasional BIM diumumkan melalui Notice to Airmen (NOTAM) No. B0115/24 NOTAMN pada pukul 07:15 UTC / 14:15 WIB sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.

Selain itu berdasarkan Volcanic Eruption Notice yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Gunung Marapi mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu teramati +500 meter di atas puncak (+ 3.391 meter di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya.

Dirjen Perhubungan Udara, M. Kristi Endah Murni, menyatakan bahwa keputusan penutupan tersebut diambil dengan pertimbangan utama terhadap keselamatan penerbangan.

"Erupsi Gunung Marapi bersifat dinamis sehingga kami akan terus memonitor situasi ini, dan berkoordinasi intensif dengan stakeholder terkait dalam hal penanganan erupsi Gunung Marapi untuk memastikan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan terpenuhi," ucapnya.

Kemenhub melalui Otoritas Bandara Wilayah VI Padang akan terus melakukan monitoring dan pengawasan perkembangan situasi tersebut berupa pengamatan lapangan yang dilakukan dengan interval 30 menit sampai 1 jam sekali pada beberapa titik di sekitar bandara.

Kristi menambahkan, penutupan dan pembukaan Bandara Minangkabau telah berapa kali dilakukan karena terdampak erupsi Gunung Marapi.

"Saya berharap masyarakat khususnya calon penumpang dapat memahami situasi force majeur ini. Saat informasi yang kami terima terdapat 16 penerbangan berpotensi terdampak akibat penutupan bandara ini, kami akan terus mengupdatenya," ucapnya.

Dengan adanya keadaan kahar atau force majeure tersebut, ia pun mengimbau kepada maskapai penerbangan untuk memberikan kompensasi kepada penumpang yang telah membeli tiket, termasuk opsi full refund, reschedule, ataupun re-route ke bandara terdekat jika seat masih tersedia. Hal ini diharapkan dapat membantu penumpang yang terkena dampak penutupan bandara.

Terkait penanganan erupsi gunung berapi serta penanganan dampak abu vulkanik terhadap operasi keselamatan penerbangan, Ditjen Hubud telah menerbitkan Surat Edaran No.SE 15 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penerbangan pada Keadaan Force Majeure.

Selain itu, juga mengacu kepada Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No.KP 153 tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Collaborative Decision Making (CDM) Penanganan Dampak Abu Vulkanik terhadap Operasi Penerbangan melalui Integrated Web Based Aeronautical Information System Handling (I-WISH), sehingga penanganan force majeure erupsi Gunung Marapi mengacu pada kedua surat tersebut sebagai pedoman pelaksanaan.

"Kami akan terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam penanganan force majeure ini agar dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan," imbuh Kristi.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Dian Thenniarti
  • Kamis, 23 Mei 2024 | 15:01 WIB
Injourney Airports Layani 14,4 Juta Penumpang pada April 2024
  • Oleh Dian Thenniarti
  • Rabu, 22 Mei 2024 | 21:42 WIB
Hubla Serah Terimakan Aset Pelabuhan Teluk Palu Kepada KSOP