2nd SCM di Bali Buka Peluang Kerja Sama G2G dan B2B

: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ketika memberikan keterangan pers di  di Hotel Intercontinental Bali Resort, Jimbaran, Badung, Bali pada Kamis (12/10/2023)/Foto: Istimewa/ Ismadi Amrin


Oleh Tri Antoro, Jumat, 13 Oktober 2023 | 13:12 WIB - Redaktur: Untung S - 99


Badung, InfoPublik - 2nd Stakeholder’s Consultation Meeting (SCM) akan membuka peluang kerja sama bagi anggota World Water Council (WWC). Kerja sama antarpemerintah atau goverment to goverment (G2G) yang dibangun akan berkaitan erat dengan pemerataan akses air.  

Seperti contoh, kerja sama yang terjalin saat 2nd Stakeholder’s Consultation Meeting (SCM) antara negara  Indonesia dengan Korea Selatan untuk pembangunan sumber energi bertenaga surya atau solar system.  Dan hibah kerja sama pembangunan air minum di Ibu Kota Nusantara (IKN). 

“Diupayakan ada konkretnya, jadi tidak hanya untuk host country tapi juga untuk member WWC,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ketika memberikan keterangan pers di  di Hotel Intercontinental Bali Resort, Jimbaran, Badung, Bali pada Kamis (12/10/2023). 

Menurut Basuki, kerja sama konkret antarperusahan atau business to business (B2B) juga berpotensi terjalin dari 2nd Stakeholder’s Consultation Meeting (SCM) di Bali. Melihat banyak peluang yang bisa  dioptimalkan melalui serangkaian diskusi maupun pertemuan antar pemangku kepentingan yang hadir secara langsung. 

Banyak ruang diskusi tematik yang digelar dalam 2nd SCM yang bisa membangun komunikasi pada sesama peserta yang hadir di antaranya, Water Security and Prosperity, Water for Humans and Nature, Disaster Risk Reduction and Management, Cooperation and Hydro-diplomacy, Water and Sustainable Finance, dan Knowledge and Innovation. 

“Yang jelas harus ada konkretnya atau hasilnya. Tidak hanya deklarasi saja,” kata Basuki. 

Kemudian, dampak dari pertemuan 2nd SCM di Bali diharapkan akan bersinergi dengan rencana pemerintah yang bakal menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang air bersih. Karena, tujuan  pemerintah menerbitkan aturan tersebut untuk mengakselarasi pemerataan akses air bersih di seluruh penjuru tanah air. 

Indonesia masih membutuhkan 10 juta sambungan air bersih di berbagai wilayah di tanah air. 

Hal itu akan menjadi solusi terhadap masalah pemerataan akses air bersih yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Ada sebuah pulau yang mengalami kekeringan ekstrem karena tidak pernah turun hujan. Sehingga,  sumber mata air hanya berasal dari air desalinasi dari air laut ke air tawar. 

“Adanya Inpres itu membuat kita makin cepat mengatasi permasalahan akses air bersih,” ujar Basuki.

Diketahui, Pertemuan 2nd SCM di Bali yang diselenggarakan selama 12-13 Oktober 2023 akan mempertemukan sekitar 1.094 pemangku kepentingan dari 73 negara yang terdiri dari unsur kepala negara, pemerintah pusat, otoritas lokal, parlemen, organisasi, dan masyarakat. 

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Minggu, 15 September 2024 | 08:32 WIB
Akhir 2024, Kementerian PUPR akan Bangun 30 Embung Tambahan di IKN untuk Konservasi Air
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Minggu, 15 September 2024 | 08:43 WIB
Embung di IKN Dukung Konservasi Air dan Ekosistem Hijau, Bukan hanya Estetika
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Sabtu, 14 September 2024 | 07:00 WIB
560 Unit Hunian ASN IKN Berkonsep Smart Home System Siap Fungsional
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Jumat, 13 September 2024 | 14:53 WIB
DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementerian PUPR Rp40,59 Triliun dalam RAPBN 2025
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Jumat, 13 September 2024 | 14:48 WIB
Kementerian PUPR Raih 3 Rekor MURI Berkat Inovasi Pembangunan Rusun ASN di IKN