:
Oleh Baheramsyah, Kamis, 23 September 2021 | 07:53 WIB - Redaktur: Untung S - 399
Jakarta, InfoPublik - Dalam rangka percepatan pelaksanaan implementasi rehabilitasi mangrove, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menginisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tentang Kegiatan Rehabilitasi Mangrove melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/Corporate Social Responsibility (CSR) di Sentul, Rabu (22/9/2021).
Penandatanganan perjanjian Kerja Sama dilaksanakan secara daring dan luring. Perjanjian ini melibatkan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT Pelabuhan Indonesia I (PERSERO), PT Pelabuhan Indonesia II (PERSERO), PT Pelabuhan Indonesia III (PERSERO), PT Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI)
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti, menyampaikan harapannya agar program ini dapat berjalan dengan baik dan dapat segera dilaksanakan program rehabilitasi sebagai tindak lanjut kerja sama ini.
Deputi Nani menegaskan bahwa program ini tidak hanya menanam saja, tetapi juga mendorong masyarakat agar dapat dilibatkan dalam proses penanaman dan juga dalam proses pemeliharaannya sehingga benefitnya dapat dirasakan oleh masyarakat lebih optimal lagi, dan kita akan segera melaksanakan launching pilot project program rehabilitasi mangrove melalui program TJSL/CSR ini di Indramayu pada minggu pertama bulan Oktober.
“Selanjutnya kami akan mengundang dan menginformasikan perjanjian kerja sama ini kepada mitra-mitra yang lain, sehingga dukungan dari berbagai pihak terus bertambah dan dapat berdampak pada perbaikan kehidupan masyarakat pesisir dan juga lingkungan,” lanjutnya.
Hadir secara langsung Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Perubahan Iklim, Kus Prisetiahadi mewakili Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, dan Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI).
Dalam Sambutannya, Asdep Kus Prisetiahadi mengatakan bahwa program ini merupakan perwujudan dari arahan presiden pada pertemuan Leader’s Summit on Climate bulan April 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia sedang melakukan rehabilitasi Mangrove seluas 620.000 hektar (ha) sampai 2024, dan ini merupakan program rehabilitasi terbesar di dunia.
“Sebelumnya kita hanya mengandalkan partisipasi kementerian dan daerah, sekarang kita akan mengembangkan partisipasi dari swasta dari berbagai sektor dan asosiasi, karena tanpa melibatkan stakeholders lainnya, kita akan sulit untuk mencapai tujuan,” tambahnya.
Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat, KLHK, Sri Handayaningsih, yang hadir secara daring menyampaikan apresiasinya terhadap upaya mempercepat upaya pemerintah untuk merehabilitasi mangrove.
“Mangrove ke depannya memiliki skema untuk mempercepat NDC, untuk mengurangi emisi karbon, dan mangrove salah satu yang paling besar menyumbang pelepasan emisi karbon,”
Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, KKP Muhammad Yusuf, Direktur Asosiasi APHI, Purwadi Soeprihanto dan Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono turut hadir secara virtual dan menyampaikan apreasiasinya terhadap pihak-pihak yang turut berkontribusi dalam penandatangan Kerja Sama ini
PKS ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) CSR Mangrove yang sebelumnya telah dilaksanakan secara daring pada 10 Agustus 2021. Diharapkan dengan dukungan berbagai pihak program rehabilitasi mangrove akan lebih cepat terlaksana.