:
Jakarta, InfoPublik – Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LPDB-KUKM) melakukan kerja sama dengan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) untuk membantu pengawasan penyaluran pinjaman dan pembiayaan di daerah agar tepat sasaran kepada koperasi dan UKM.
Kemas Danial Direktur Utama LPDB mengatakan kerjasama program penyaluran pinjaman/pembiayaan LPDB dengan pemerintah daerah dapat menjadi bagian penting sebagai salah satu alternatif solusi untuk percepatan peningkatan akses pembiayaan yang memiliki keterbatasan di bidang permodalan guna mengembangkan usahanya.
“Saya berharap bahwa disetiap kabupaten/kota dapat direalisasikan minimal satu unit pelaksanaan teknis (UPT) atau BLUD dana bergulir yang dapat melayani pembiayaan kepada KUKM. Sehingga nantinya KUMKM dapat lebih berperan dalam menumbuhkan investasi dan pembangunan di daerah yang berdampak nyata dalam mengatasi kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran,” kata Kemas.
Lanjut Kemas, pihaknya menyadari masih banyak kelemahan seperti dari segi monitoring dan evaluasi di daerah karena tidak memiliki cabang di daerah. Maka dengan kerjasama dengan BLUD ini jadi kunci pengawasan di daerah. Sebagai satuan kerja Kemenkop UKM, LPDB tidak diperkenankan membuka kantor cabang di daerah karena hanya masuk kluster tiga.
Berdasarkan UU No39/2008 tentang Kementerian Negara, Kemenkop UKM yang hanya mengurusi pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Kemas mengakui infrastruktur LPDB belum memenuhi standar yang diinginkan seperti tidak memiliki kantor cabang di daerah dan minimnya sumber daya manusia (SDM).
Maka dari itu, kerja sama dengan berbagai pihak sangat penting untuk mempercepat penyerapan dana bergulir di daerah. Selain menggandeng BLUD, LPDB juga sudah membentuk satuan tugas. Kerjasama ini dilakukan juga dalam rangka persiapan penambahan alokasi dana bergulir dari pemerintah pada tahun 2018 mendatang.
“Tahun ini kami punya Rp1,8 triliun disalurkan di seluruh Indonesia, nah hampir 30 ribu lebih pelaku koperasi UKM kita yang antri. Paling tidak Rp50 triliun kita butuhkan, walaupun akan ditambah ladi pada 2018. Mudah-mudahan dengan kerjasama dengan BLUD ini tambahan dana di 2018 bisa terserap dengan baik,” kata Kemas.